Komisi XI FPKS: Perlu Terobosan Fiskal dan Sektoral untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi

Jakarta (14/11) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyampaikan fakta bahwa lebih dari satu dekade pertumbuhan ekonomi nasional mengalami stagnasi pada angka 5%. Bahkan, imbuhnya, sumber pertumbuhan baik dari sisi pengeluaran maupun komponen produksi tidak mengalami perubahan, baik secara kontribusi maupun pertumbuhan.

“Konsumsi Rumah Tangga berkontribusi sekitar 53% an dengan Tingkat Pertumbuhan 4%-5% dan Sektor manufaktur berkontribusi sekitar 18% an dengan tingkat pertumbuhan 3%-4%. Jika tidak ada terobosan, maka perekonomian nasional akan terjebak pada angka lima persenan saja,” katanya di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta (14/11).

Aleg PKS Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima Sebelum Alihkan Subsidi BBM ke BLT

Jakarta (27/09) — Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi apabila Pemerintahan baru ke depan ingin mengalihkan subsidi BBM yang ada sekarang menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Pertama, kata Mulyanto, Pemerintah harus memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan agar lebih akurat dan transparan. Hal ini penting dilakukan karena selama ini banyak laporan yang menyatakan BLT tidak tepat sasaran.

Politisi PKS Tegaskan Daya Beli Masyarakat Anjlok, Pemerintah Jangan Lengah

Jakarta (12/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menyebut terjadi deflasi pada tiga bulan berturut-turut.

“Deflasi bisa menjadi sinyal bahaya, karena mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat, tercermin juga pada penurunan pertumbuhan tahunan simpanan di bank dari 7,8% jadi hanya 4,1% utamanya tabungan dibawah Rp100 juta,” katanya di Jakarta (09/08/2024).

Anggota komisi XI DPR RI menerangkan turunnya daya beli masyarakat memengaruhi pendapatan negara seperti penurunan PPN dan turunnya setoran pajak industri perdagangan.

Data 4,7 Juta ASN Bocor, Sukamta Minta Presiden Segera Bentuk Lembaga PDP

Jakarta (12/08) — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membentuk lembaga otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP). Sukamta menindaklanjuti temuan data 4,7 juta ASN di Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diduga bocor.

Menurutnya, kebocoran data sudah sering terjadi, tetapi pemerintah yang berwenang belum dapat memitigasi dan menegakkan hukum tentang pelindungan data, karena lembaganya belum ada.

Aleg PKS Tegaskan Penentuan Otoritas Kawasan Aglomerasi pada RUU DKJ Harusnya Ditetapkan Presiden Mendatang

Jakarta (13/03) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menekankan bahwa penentuan kepala otoritas Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) harusnya ditetapkan oleh Presiden yang terpilih periode 2024-2029 mendatang.

Sebab, menurutnya, tidak etis jika presiden terpilih nantinya hanya menjalankan UU yang dibuat oleh Pemerintahan sebelumnya.

Mardani mencontohkan, saat ini Presiden Jokowi menunjuk Wapres Ma’ruf Amin sebagai otoritas yang berwenang mengelola otonomi Papua, termasuk mengelola perekonomian syariah. Sehingga, Presiden Jokowi memiliki otoritas untuk menunjuk siapa yang akan mendapat tugas khusus tersebut.

MK Koreksi Parliamentary Threshold 4%, HNW: Demi Keadilan, Harusnya Koreksi Juga Presidential Threshold

Jakarta (03/03) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembentuk undang-undang perlu mengoreksi 4 persen sebagai ketentuan Parliamentary Threshold, agar sebelum Pemilu 2029 menetapkan angka parliamentary threshold (ambang batas parlemen) bukan lagi 4%, untuk dipergunakan pada pemilu 2029 mendatang melalui kajian ilmiah dan argumentasi rasional demokratis.

“Putusan MK itu memang bukan menghilangkan sama sekali parliamentary threshold, tetapi agar penetapan angka ambang batas itu menggunakan kajian ilmiah, argumentasi yang rasional dan demokratis. 

Fikri Faqih Tegaskan Tak Masuk Akal Suara Guru Besar Dinilai Bagian Orkestrasi Elektoral

Jakarta (07/02) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia, termasuk sivitas akademika dan para guru besar di kampus, berhak mengekspresikan aspirasinya. Hak tersebut, tegasnya, telah dijamin oleh negara melalui perundang-undangan.

Hal ini menjadi perhatiannya lantaran dirinya tidak ingin suara sivitas akademika dibungkam karena menyampaikan maklumat jelang Pemilu 2024. Fikri menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan ruang agar publik termasuk sivitas akademika bisa mengungkapkan apapun yang ingin mereka suarakan.

CAWE-CAWE ALA FEODALISME

Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demikian komentar mayoritas warga di sosial media merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. 

Sebagaimana kabar berita, MK mengabulkan permohonan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) yang menggugat usia minimal Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu. 

Peringati 73 Tahun Mosi Integral Natsir, HNW Kembali Usulkan 3 April sebagai Hari NKRI

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS 

Hidayat Nur Wahid

Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengusulkan kembali agar 3 April tanggal diterimanya Mosi Integral Natsir, ditetapkan oleh Negara sebagai Hari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Sebab, imbuhnya, tanpa adanya Mosi Integral yang diterima bulat oleh DPR RIS dan Pemerintah (Presiden Soekarno dan Wapres Hatta) pada 3 April 1950 itu, maka tidak ada NKRI apalagi dengan jargon ‘NKRI harga mati’.

Mengapa, HNW sapaan akrabnya mengingatkan, bahwa sebelum mosi integral tersebut diterima, NKRI sudah ditiadakan oleh kolonialis Belanda, yang ada justru adalah RIS (Republik Indonesia Serikat).

Inspektur Upacara Perkemahan Santri Nasional, HNW: Pramuka Jadi Sarana Cinta NKRI

Jakarta (04/11) — Enam Ribuan Pramuka dari 100an pesantren se Indonesia pada Kamis, 3 November 2022, berdatangan ke Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Kedatangan mereka di bumi perkemahan yang sangat popular itu untuk mengikuti ‘Perkemahan Pesantren Nasional (Perpenas) IV’.

Kegiatan yang dikoordinasi oleh ‘Majelis Pesantren dan Ma’had Da’wah Indonesia (Mapadi)’, suatu Ormas yang membidangi kegiatan kepesantrenan itu berlangsung mulai tanggal 3 hingga 5 November 2022.

Aleg PKS: Inpres soal BPJS Niatnya Bagus, tetapi Caranya Buruk karena Memaksa Rakyat!

Jakarta (04/03) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengkritik cara Pemerintah “memaksa” masyarakat untuk wajib mendaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Menurutnya, Pemerintah perlu menerapkan cara-cara yang lebih ramah terhadap rakyat, khususnya melalui edukasi dan sosialisasi.

“Keinginan Pemerintah untuk memperbaiki jumlah kepesertaan BPJS perlu dimulai dengan sosialisasi yang sesuai dan melihat situasi masyarakat. Perlu menggunakan pendekatan yang lebih ramah dan menekankan kesadaran masyarakat. 

Menteri Sosial yang Viral ketika Tak Lagi Menjabat

Ada menteri yang viral ketika masih menjabat, ada juga yang viral ketika justru tak lagi menjabat. Sebuah akun Instagram mengangkat Habib Salim Segaf Al-Jufri ke salah satu unggahannya. Menteri Sosial tahun 2009-2014. 

"Gak minta ceban. #merindink" 

Akun Instagram itu juga menuliskan di gambar yang ditampilkan: Menteri Sosial yang tak gemar pencitraan. Rela tidur beralaskan tikar demi rasakan penderitaan rakyat.

Pembubaran Lembaga Nonstruktural, Mardani Ali Sera: Pemerintah Harus Masifkan Demi Efisiensi dan Kaya Fungsi

Jakarta (02/12) — Anggota FPKS DPR RI Dapil Dapil DKI Jakarta I, Mardani Ali Sera menyampaikan kritik dan sarannya kepada Pemerintah.

Hal tersebut menanggapi keputusan Jokowi yang kembali membubarkan 10 Lembaga Nonstruktural (LNS). Demi terwujudnya percepatan birokrasi & pelayanan publik yang cepat, keputusan menghapus lembaga tersebut perlu dilakukan. Akan tetapi harus dipastikan selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah.

Munas V PKS: Optimisme Menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024

Oleh: Dr. Muh. Haris, M.Si.

Wakil Ketua Balitbang DPP PKS Periode 2020-2025

MUSYAWARAH Nasional (Munas) V 2020 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru saja selesai sore ini. Munas yang diselenggarakan di Kota Bandung pada 26 – 29 November 2020 mengangkat tema "Bersama Melayani Rakyat". Tema tersebut diangkat dengan harapan agar seluruh kader semakin serius melayani rakyat dalam semua aspek kehidupan.

Munas V 2020 PKS menghadirkan para pimpinan PKS dan sekaligus memperkenalkan struktur kepengurusan PKS yang baru periode kepemimpinan 2020-2025. Selain dihadiri secara langsung oleh pimpinan PKS, Munas tersebut juga disaksikan secara virtual oleh puluhan ribu bahkan ratusan ribu kader yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Hentikan Dialektika Pemerintah Pusat dan Daerah, Utamakan Keselamatan Nyawa Rakyat

Jakarta (15/09) — Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah pusat maupun daerah menghentikan berbagai polemik soal penanganan Covid-19.

Apalagi, ungkap Mufida, dialektika antara pemerintah pusat dan daerah dipertontonkan secara gamblang dan sengaja ke publik lewat statemen para pejabatnya di berbagai media.

Mardani: Target Pertumbuhan Ekonomi 2021 Bagus dan Ambisius

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera 

usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, 

Sidang Bersama DPR-DPD RI, 

serta Pidato Presiden RI di Gedung Nusantara, 

Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Foto : Erman/Man

Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 4,5 persen hingga 5,5 persen. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di hadapan pada rapat paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2020). 

Presiden berharap tingkat pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama.

HNW Desak RUU HIP Dicabut Dari Prolegnas

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H M Hidayat Nur Wahid, MA kembali mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mencabutnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 

Desakan tersebut disampaikan Hidayat, menanggapi aspirasi banyak pihak, untuk menhentikan kegaduhan politik di tengah semakin mengkhawatirkannya pandemi Corona Covid-19 di Indonesia. Apalagi, sejak beberapa hari terakhir, 

22 Tahun PKS: Dua Digit, Dua Periode Oposisi, Dua Besar Di 2024?

Erwyn Kurniawan

Presiden Reli

Bisa jadi, ketika banyak anak muda mendeklarasikan Partai Keadilan (PK) pada 1998 silam, balon pesimisme hadir. 

Partai ini dianggap sekadar memperpanjang daftar lahirnya partai baru paska Orde Baru tumbang. Apalagi ketika melihat basisnya. Sangat perkotaan.

Di usianya yang ke-22 tahun, mari kita sama-sama soroti PKS berdasarkan data dan fakta. Sebagai dasar bagi kita memproyeksi Raihan suara PKS pada 2024.

Tembus Dua Digit

Reformasi Mei 1998 – meminjam istilah Bachtiar Eflendy dalam menamai gerakan mahasiswa yang marak sepanjang bulan Mei 1998, memang membuka kran politik selebar-lebarnya. 

PKS: Rp 152 M untuk Mobil Menteri Tak Mendesak, Bangun Sekolah Saja

Jakarta (22/08) -- PKS mengkritisi anggaran pengadaan mobil baru bagi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf sebesar Rp 152 miliar. 

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, pengadaan itu belum mendesak untuk direalisasikan di tengah ekonomi negara yang belum stabil.

"Ini sama juga dengan program, yang katanya akan memindahkan Ibu Kota.

Di tengah cekaknya dana negara dan begitu banyak yang lebih prinsip, yang lebih mendesak untuk dipenuhi, harusnya pemerintah lebih mengutamakan kepada yang mendesak," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

"Kalau hal yang tidak mendesak semuanya tidak harus didahulukan sekarang," imbuhnya.

Apalagi, menurutnya, mobil yang saat ini digunakan para pejabat negara masih layak pakai. Sehingga, Hidayat menilai, anggara Rp 152 miliar itu lebih baik dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat saja.

HNW: Prabowo Bertemu Mega, PKS Yakin Tak Sendirian Jadi Oposisi

Jakarta (26/07) -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yakin partainya tak akan sendirian berperan sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun mendatang. 

Menurutnya, banyak umat ikut mendukung bila partainya berada di luar pemerintahan.

Pernyataan itu merespons pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang digelar hari ini.