Beri Catatan Putusan MK Soal Pilpres, HNW : Penting Ada Perbaikan untuk Pemilu atau Pilkada ke Depan

Jakarta (25/04) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengatakan meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak permohonan sengketa pemilihan presiden (pilpres) yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi dengan mempertimbangkan konstitusi serta harapan masyarakat termasuk para guru besar, terutama fakta adanya dissenting opinion dari tiga hakim MK.

CAWE-CAWE ALA FEODALISME

Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demikian komentar mayoritas warga di sosial media merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. 

Sebagaimana kabar berita, MK mengabulkan permohonan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) yang menggugat usia minimal Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu. 

Musuh Bersama Itu Bernama LGBT

H. Sofyan Siroj Abdul Wahab,Lc, MM

Pekanbaru – Baru-baru ini viral di media sosial dan pemberitaan, siswa Sekolah Dasar (SD) Pekanbaru memiliki grup WhatsApp terindikasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Kasus terungkap paska guru me-razia smartphone siswa. 

Kabar tersebut menambah rasa keprihatinan. Kendati sebelumnya cukup banyak kasus LGBT terungkap di Provinsi Riau. Pemerintah Daerah (Pemda) merespon. Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru bersama Dinas Pendidikan Pemko akan mengumpulkan Kepala Sekolah SD dan SMP serta TK/PAUD untuk membahas fenomena LGBT yang merambah ke sekolah. 

PKS Geram di Rapat Bareng PPATK soal Rp 300 T: Rakyat Enek Bayar Pajak!

Jakarta (21/03) — Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy mencecar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait kejelasan isu adanya transaksi mencurigakan Rp 300 triliun lebih. Habib mengatakan rakyat sampai enek membayar pajak gara-gara muncul isu ini di tubuh Kemenkeu.

“Saat ini publik sangat atensi besar terhadap dugaan adanya transaksi mencurigakan. Ini ngeri-ngeri nih. Sampai rakyat enek mau bayar pajak gara-gara begini nih,” kata Habib Aboe dalam rapat bersama PPATK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Kaitkan Radikalisme dan Terorisme dengan Ponpes dan Masjid, HNW: Harusnya Polri dan BNPT Satukan Potensi Bangsa

Jakarta (28/01) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengkritisi ditengah makin gencarnya aksi teror kelompok OPM di Papua.

Hidayat menyayangkan munculnya rencana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memetakan masjid terkait radikalisme, dan tuduhan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait ratusan pondok pesantren yang dituduh terafiliasi jaringan terorisme.

Panglima TNI Puji PKS Sebagai Partai yang Konsisten

Jakarta (28/9) -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu 27 September 2017. Diskusi memperingati peristiwa G30S PKI ini mengusung tema Pancasila dan Integrasi Bangsa.

Ada yang menarik dalam diskusi yang dihadiri para petinggi Partai Keadilan Sejahtera. Gatot Nurmantyo memuji Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang konsisten terutama menjaga kesatuan bangsa dan negara. Di hadapan Hidayat Nurwahid, mantan Presiden PK yang juga Wakil Ketua MPR, dan petinggi partai itu, Gatot Nurmantyo juga menyampaikan dirinya bangga hadir di acara itu.

Lima Argumentasi Hak Angket Pengaktifan Kembali Ahok

Jakarta (14/2) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan ada 5 (lima) argumentasi Hak Angket tentang Pengaktifan Kembali Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pengaktifan Kembali ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 83 ayat 1,2, dan 3, serta Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat 3 dan 4, dan Peraturan KPU No.12 Tahun 2016 Pasal 61 A Ayat 3,4, dan 5.

Mahfud MD: Rakyat Ditipu Opini dan Rekayasa Cyber

Jakarta - Ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, mengatakan tim Jokowi-JK telah melakukan kecurangan. Deklarasi kemenangan yang mereka sampaikan, lanjut Mahfud, merupakan sebuah upaya mengecoh masyarakat.

"Rakyat ditipu oleh opini. Kita tidak melakukan itu. Kita menang telak di Jawa Barat. Sumatra utara dan barat kita menang. Kita siap mengadu data C1 tiap TPS," kata Mahfud di Jl. Kertanegara nomer 4, Jakarta, Rabu, 9 Juli 2014.

Mahfud menjelaskan Jokowi-JK mengumumkan kemenangan pada posisi suara masuk 73 persen. Sedangkan Prabowo-Hatta mengumum pada posisi 90 persen.

Sahabat Prabowo-Hatta Jepang Mendeklarasikan Dukungan

Puluhan orang dari berbagai elemen masyarakat Indonesia di Tokyo dan sekitarnya, yang tergabung dalam Sahabat Prabowo-Hatta di Jepang, mendeklarasikan dukungannya bagi pasangan capres Prabowo-Hatta, Minggu (15/6/2014) di Taman Ueno, Tokyo.

Sekitar 70 orang dari berbagai elemen masyarakat, kalangan profesional, mahasiswa, pengusaha, trainee, perawat, dan ibu rumah tangga, bertekad mendukung dan memenangkan Prabowo-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019 melalui Pemilihan Presiden yang jujur dengan kampanye damai dan produktif.

Ini Struktur Timses Prabowo-Hatta

Jakarta - Struktur Tim Sukses pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa telah dibentuk. Mantan Menteri Kehakiman yang juga Mantan Ketua MK Mahfud Md duduk sebagai ketua.

Sekjen PAN Taufik Kurniawan menjelaskan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2014), semua sekjen partai koalisi dijadikan Wakil Ketua Tim Sukses. 

Dihubungi terpisah, politisi PAN Zulkiflli Hasan menyatakan Jenderal (Purn) George Toisutta, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) juga menjadi Wakil Ketua Tim Sukses. 

Berikut adalah struktur Timses Pemenangan Prabowo-Hatta: