Lindungi Anak di Ruang Digital, Legislator PKS Dukung Pelibatan 552 Pemda dalam Implementasi PP TUNAS

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri akan melibatkan 552 pemerintah daerah dalam implementasi PP Nomor 17 Tahun 2025 mengenai perlindungan anak dalam sistem elektronik atau PP TUNAS. 

Mendagri Tito Karnavian (11/03/2026) menekankan bahwa program ini harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, APBD, dan RKPD melalui dinas terkait. Pemda diberikan wewenang untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kearifan lokal, termasuk penggunaan pendekatan adat. 

Sekjen PKS soal Presiden Prabowo Kembalikan Empat Pulau ke Aceh: Keputusan Negarawan!

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh. Kholid menyebutnya sebagai keputusan negarawan.

Ahmad Tarmizi Hadiri Rakor Inflasi Dengan Mendagri

Pekanbaru – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau Ahmad Tarmizi, hadiri rapat koordinasi dalam rangka pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2024 secara virtual, di Riau Command Centre Gedung Menara Lancang Kuning Pemerintah Provinsi Riau, Senin (9/12/2024).

Hadir dalam rapat ini, Pj Gubernur Riau Rahman Hadi, Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Riau Boby Rachmat, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau Alzuhra Dini Alinoni, dan tamu undangan lainnya.

SF Hariyanto Resmi Jabat Pj Gubernur Riau, Ini Respon Ketua Fraksi PKS DPRD Riau

Pekanbaru – Ketua Fraksi PKS DPRD Riau H. Markarius Anwar, ST, M.Arch mengucapkan selamat kepada SF Hariyanto yang resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Riau oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, di Jakarta (29/2/24).

Markarius berharap transisi kepemimpinan ini dapat membawa iklim positif bagi pembangunan Provinsi Riau. Apalagi SF Hariyanto bukanlah orang baru, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Provinsi Riau.

DPR Bakal Percepat Sahkan RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat, Komisi II: Kami Desak November Ini

Jakarta (16/11) — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, pembahasan terkait dengan pengesahan Rancangan Undang-undang Pemekaran Provinsi Papua Barat masih terus dilakukan.

Bahkan dirinya menyatakan kalau rencana tersebut terealisasi karena menjadi amanat dari konstitusi.

“Pemekaran Papua Barat jadi dan wajib dilaksanakan karena amanah konstitusi,” kata Mardani saat dikonfirmasi Tribunnewscom, Minggu (13/11/2022).

Anggota Komisi II Minta Tito Orkestrasi Pilkada: Ujian Kepemimpinan Mendagri

Jakarta (26/09) — Pemerintah sepakat tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada Desember mendatang. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengorkestrasi pelaksanaan pilkada tahun ini.

Hal ini diungkapkan Mardani dalam diskusi virtual Polemik Trijaya yang bertajuk ‘Pilkada di Tengah Pandemi’ pada Sabtu (26/9/2020). Mardani menilai pilkada di masa pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum unjuk diri bagi bangsa Indonesia apabila memiliki orkestrasi yang kuat.

Kebhinnekaan Terusik, Negara Menjadi Gaduh

Banjar (28/11) – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menilai saat ini Negara Indonesia sedang gaduh karena sedang terusik kebhinnekaan-nya.

Oleh karena itu, Aboe mengingatkan agar masyarakat terus menjaga kebhinekaan, karena itu adalah modal dasar persatuan.

“Negara kita ini puluhan ribu pulau, ratusan suku dan bahasa, karenanya tanpa adanya persatuan republik ini akan hancur. 

Persatuan akan tumbuh ketika kita bisa menjaga kebhinekaan di antara kita. 

Fraksi PKS Minta Kapolri Hati-Hati Kaitkan Unjuk Rasa dengan Makar

Rabu (23/11) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta Kapolri Jend Pol Tito Karnavian untuk berhati-hati dan tidak gegabah menyikapi rencana aksi unjuk rasa 2 Desember mendatang, apalagi jika dikaitkan dengan tuduhan perbuatan makar.

Menurut Jazuli, jika Kapolri salah mengambil keputusan bisa fatal akibatnya bagi stabilitas politik dan keamanan bahkan perjalanan bangsa ke depan.

“Kapolri tidak boleh gegabah mengaitkan unjuk rasa yang akan digelar dengan tuduhan makar. Ini tuduhan serius. Pengaitan tersebut hendaknya berdasarkan informasi intelejen yang akurat dan objektif,” tegas Jazuli di Jakarta, Rabu (23/11).