Aleg PKS Tegaskan Penentuan Otoritas Kawasan Aglomerasi pada RUU DKJ Harusnya Ditetapkan Presiden Mendatang

Jakarta (13/03) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menekankan bahwa penentuan kepala otoritas Kawasan Aglomerasi yang diatur dalam RUU Daerah Keistimewaan Jakarta (RUU DKJ) harusnya ditetapkan oleh Presiden yang terpilih periode 2024-2029 mendatang.

Sebab, menurutnya, tidak etis jika presiden terpilih nantinya hanya menjalankan UU yang dibuat oleh Pemerintahan sebelumnya.

Mardani mencontohkan, saat ini Presiden Jokowi menunjuk Wapres Ma’ruf Amin sebagai otoritas yang berwenang mengelola otonomi Papua, termasuk mengelola perekonomian syariah. Sehingga, Presiden Jokowi memiliki otoritas untuk menunjuk siapa yang akan mendapat tugas khusus tersebut.

Penanganan Permanen Depo Plumpang, Aleg PKS: Pertamina Harus Berorientasi pada Kebaikan Warga

Jakarta (17/03) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pertamina mengedepankan aspek kemaslahatan (kebaikan) warga dalam menata ulang fasilitas pengolahan dan penyimpanan BBM dalam skala besar.

Pertamina perlu memperhatikan keseimbangan aspek bisnis, teknis dan sosial dalam membangun semua fasilitas usaha termasuk di Depo BBM Plumpang yang belum lama ini terbakar.

Munas V PKS: Optimisme Menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024

Oleh: Dr. Muh. Haris, M.Si.

Wakil Ketua Balitbang DPP PKS Periode 2020-2025

MUSYAWARAH Nasional (Munas) V 2020 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru saja selesai sore ini. Munas yang diselenggarakan di Kota Bandung pada 26 – 29 November 2020 mengangkat tema "Bersama Melayani Rakyat". Tema tersebut diangkat dengan harapan agar seluruh kader semakin serius melayani rakyat dalam semua aspek kehidupan.

Munas V 2020 PKS menghadirkan para pimpinan PKS dan sekaligus memperkenalkan struktur kepengurusan PKS yang baru periode kepemimpinan 2020-2025. Selain dihadiri secara langsung oleh pimpinan PKS, Munas tersebut juga disaksikan secara virtual oleh puluhan ribu bahkan ratusan ribu kader yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

22 Tahun PKS: Dua Digit, Dua Periode Oposisi, Dua Besar Di 2024?

Erwyn Kurniawan

Presiden Reli

Bisa jadi, ketika banyak anak muda mendeklarasikan Partai Keadilan (PK) pada 1998 silam, balon pesimisme hadir. 

Partai ini dianggap sekadar memperpanjang daftar lahirnya partai baru paska Orde Baru tumbang. Apalagi ketika melihat basisnya. Sangat perkotaan.

Di usianya yang ke-22 tahun, mari kita sama-sama soroti PKS berdasarkan data dan fakta. Sebagai dasar bagi kita memproyeksi Raihan suara PKS pada 2024.

Tembus Dua Digit

Reformasi Mei 1998 – meminjam istilah Bachtiar Eflendy dalam menamai gerakan mahasiswa yang marak sepanjang bulan Mei 1998, memang membuka kran politik selebar-lebarnya. 

Wujudkan Tradisi Pemimpin Bangsa Dari Kaum Santri

Semarang, PKS jateng Online - Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah Jasiman, Lc menyatakan bahwa kaum santri merupakan stok pemimpin Bangsa di Masa depan. 

Berbekal kedalaman ilmu agama, pembentukan karakter, juga terasah dalam hal keterampilan dan kemandirian selama di pesantren merupakan modal besar bagi santri untuk turut aktif dalam pembangunan Bangsa.

"Kaum Santri merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia" Ungkapnya.

Pada 22 Oktober 1945 kaum santri sejumlah tokoh ulama berkumpul di Surabaya guna merumuskan Resolusi Jihad. Resolusi itu menyatakan mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum Agama Islam merupakan kewajiban bagi tiap penganut agama Islam. Inilah yang menjadi dasar diperingatinya hari santri setiap 22 Oktober di Indonesia.

PKS: Rp 152 M untuk Mobil Menteri Tak Mendesak, Bangun Sekolah Saja

Jakarta (22/08) -- PKS mengkritisi anggaran pengadaan mobil baru bagi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf sebesar Rp 152 miliar. 

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, pengadaan itu belum mendesak untuk direalisasikan di tengah ekonomi negara yang belum stabil.

"Ini sama juga dengan program, yang katanya akan memindahkan Ibu Kota.

Di tengah cekaknya dana negara dan begitu banyak yang lebih prinsip, yang lebih mendesak untuk dipenuhi, harusnya pemerintah lebih mengutamakan kepada yang mendesak," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

"Kalau hal yang tidak mendesak semuanya tidak harus didahulukan sekarang," imbuhnya.

Apalagi, menurutnya, mobil yang saat ini digunakan para pejabat negara masih layak pakai. Sehingga, Hidayat menilai, anggara Rp 152 miliar itu lebih baik dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat saja.

HNW: Prabowo Bertemu Mega, PKS Yakin Tak Sendirian Jadi Oposisi

Jakarta (26/07) -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid yakin partainya tak akan sendirian berperan sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun mendatang. 

Menurutnya, banyak umat ikut mendukung bila partainya berada di luar pemerintahan.

Pernyataan itu merespons pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang digelar hari ini.

Jadi Korban Hoax, HNW Klarifikasi Diri

Hoax yang beredar menjelang Pemilu 2019, dirasa sangat massif. Bertebarannya berita palsu tersebut juga menimpa Politisi Hidayat Nur Wahid (HNW). 

Untuk itu dirinya mengadakan Konferensi Press di Resto Pulau Dua, Jakarta, 2 Februari 2019. "Agenda utama Sabtu ini menyampaikan keprihatinan terhadap hoax", ujarnya. 

Ia mengharap agar berita yang hadir di tengah masyarakat bukan hoax sehingga membawa kondisi yang kondusif dan membawa esensi tahun politik sehingga kita bisa fokus menghasilkan pemimpin yang berkualitas bukan pemimpin dengan isu pinggiran karena hoax.

Hidayat Nur Wahid: Indonesia Darurat Moral, Waspadai Potensi Perilaku Menyimpang Anak Dan Potensi Bahaya Terhadap Anak

Depok – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menghadiri undangan untuk memberikan keynote speech dalam acara Seminar Nasional dengan tema Pernikahan Dini (Pandangan Hukum, Psikologi, Kesehatan dan Ketahanan Keluarga) yang digelar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), di Auditorium Djokoseotono Kampus FHUI, Depok, Jawa Barat, Kamis (5/7/2018).

Hadir dalam acara tersebut menjadi narasumber, Dosen Hukum Perdata FHUI Dr. Ahmad Budi Cahyono, Guru Besar Ketahanan Keluarga IPB Prof. Euis Sunarti, Dosen Psikologi UGM Yogyakarta Dr. Bagus Riyono dan pemerhati masalah remaja Dr. Murod, S.P.O.G(K) serta dihadiri sebagai peserta para dosen FHUI, mahasiswa dan mahasiswi FHUI, juga mahasiswa dan mahasiswi UI berbagai fakultas.

Dana Buat MUI Ditahan Pemerintah, Fahri Hamzah Kesal

Wakil ketua DPR RI bidang Kesra Fahri Hamzah berjanji akan membantu mencairkan dana bantuan pemerintah untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tak lagi mengalir sejak 2014.

"Tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memberikan anggaran bagi MUI," ujar Fahri saat berkunjung ke kantor MUI Pusat di Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Depok Tuan Rumah Deklarasi Ikatan Ulama dan Dai Se-Asia Tenggara

Depok (1/12) - Pada hari Sabtu, 29 November 2014 para tokoh islam se-Asia Tenggara berkumpul di Hotel Santika, Depok dalam sebuah acara muktamar pertama serta acara deklarasi pembentukan organisasi ikatan Ulama dan Dai se-Asia Tenggara. 

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin, Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kepala Majelis Ulama Indonesia Kota Depok dan perwakilan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.