Dewan Pakar PKS: Sebaiknya KPU Lakukan Uji Forensik Data dan Logs Si-Rekap

Anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

yang juga ahli digital forensik digital Solichul Huda

Jakarta-- Tim hukum kubu Amin Bambang Widjayanto meminta KPU untuk melakukan uji forensik terhadap aplikasi Sirekap. Namun ahli KPU dalam sidang sengketa Pilpres, Marsudi Wahyu Kiswoyo, tidak setuju karena tidak ditemukan unsur pidana di Sirekap. Marsudi beralasan Si rekap itu dijalankan oleh mesin sehingga tidak mungkin ada ‘mens rea (niat buruk).

Menanggapi perdebatan tersebut, Anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga ahli digital forensik digital Solichul Huda mengatakan bahwa apa yang diminta oleh TIM Hukum Amin sudah benar.

Lagi, Metro TV ‘Kena Batunya’, Kali Ini Oleh BW

Jakarta, Swamedium.com — Ketua tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), menegur wartawan saat dimintai keterangan terkait audit sistem informasi penghitungan (situng) KPU. 

BW kemudian enggan menjawab pertanyaan dari salah satu wartawan Metro TV itu.

Pertanyaan tersebut diajukan sebelum sidang PHPU pilpres digelar di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (20/6) pagi. Pertanyaan itu menyoal audit situng dan korelasinya jika MK membuat putusan yang sejalan dengan audit tim Prabowo-Sandiaga Uno.

Aher: Jihad Melawan Korupsi Sangat Penting

Bandung (1/3) – Jihad, menurut syariat Islam, adalah berjuang dengan sungguh-sungguh, untuk menegakkan din/agama Allah atau menjaga din tetap tegak, dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para Rasul.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, domain jihad itu sangat luas, dan memberi peluang kepada setiap orang/instansi untuk berjihad sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

PKS: Pelantikan BH dan BG Untuk Redakan Polemik di Internal Polri

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Aboebakar Alhabsy menilai pelantikan Jenderal Badrodin Haiti (BH) sebagai Kapolri dan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi Wakapolri, bisa meredakan polemik yang selama ini mendera interal Polri.

“Jangan ada lagi kecurigaan ataupun ada statemen penghianat dan lain sebagainya,” katanya kepada JPNN.com, Kamis (23/4).

Standar Ganda Tuduhan Kriminalisasi

"Saya senang editorial @mediaindonesia di @Metro_TV hari ini. 

#Kriminalisasi," cuit @Fahrihamzah, Senin (9/3/2015).

Berikut Editorial Media Indonesia di MetroTV, Senin (9/3/2015):

"Standar Ganda Tuduhan Kriminalisasi"

NEGARA ini menganut kesetaraan di muka hukum, equality before the law. Pantang ada standar ganda dalam penegakan hukum.

[BW Tolak Diperiksa Polisi] Ini Isi Surat BW Kepada Badrodin Haiti

Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto hari ini menolak menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Polri.

Sebab kehadiran Bambang di Mabes Polri hanya untuk menyampaikan dua surat yang salah satunya ditujukan kepada Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.

Kuasa Hukum Bambang, Rasamala Aritonang mengatakan, surat yang disampaikan kliennya kepada Wakapolri berisi tentang keberatan soal proses penyelidikan di Polri.

Seandainya Abraham Samad Menuruti Nasehat Fahri Diawal Menjabat Ketua KPK

Pada tanggal 3 Desember 2011 melalui voting pemilihan Ketua KPK oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota Komisi III DPR, Abraham Samad mengalahkan Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja. 

Abraham memperoleh 43 suara, Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sedangkan Adnan 1 suara.

Abraham Samad lalu menjadi Ketua KPK, resmi dilantik di Istana Negara oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011.

Antara LHI dan Para Dewa di KPK"

Belum lama ini kita di ramaikan oleh hastag ‪#‎saveKPK‬ dan ‪#‎tolakKriminalisasiKPK‬, hastag dengan pendukung yang sangat besar di social media bahkan memberi pengaruh yang sangat jelas di masyarakat

Menarik bagi saya, seolah kita membicarakan para dewa, dan saat ini analogi tentang para dewa di KPK

Ada beberapa catatan yang saya baca, dari begitu cepatnya berita dan peristiwa yang terjadi pada para dewa di KPK ini

Dan saya berikan perbandingan dengan gambaran peristiwa yang dahulu terjadi dan menjadi bahan yang booming di KPK yaitu tentang kasus LHI

BW: Penyelidikan BLBI Bisa Dihentikan, Inikah Sandiwara yang Dimaksud Tommy Soeharto ?

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, menyatakan pihaknya berpeluang menghentikan penyelidikan terbitnya Surat Keterangan Lunas (SKL) penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jika belum terpenuhinya alat bukti, apalagi ini masih dalam tahap penyelidikan.

"Kasus BLBI itu penyelidikan. Dan kalau masih penyelidikan, KPK masih bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan kalau memang tidak ada cukup bukti," ujar Bambang di KPK, Jakarta Rabu, 28 Januari 2015 dini hari.

Tifatul Sebut Selamatkan Indonesia Lebih Penting Dari KPK

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring mengatakan bahwa dirinya setuju upaya peyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan setuju pemberantasan korupsi. Namun, lebih penting lagi menyelamatkan Indonesia. 

"Saya sangat setuju dengan #SaveKPK, setuju pemberantasan korupsi dilanjutkan.

Dan perlu diingatkan yang lebih penting lagi #SAVEINDONESIA, " ujar Tifatul melalui akun Twitter-nya @tifsembiring, Sabtu (24/1/2015).

Selain itu, mantan Menkominfo ini juga mengatakan negara ini harus ada kepastian hukum, prosedur jelas dan pemimpin tegas. 

Perang Terbuka "KPK VS POLRI"

Ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri Jumat pagi ini (23/1/2015) makin mamanaskan situasi nasional.

Kondisi ini makin membuktikan sinyalemen akan terjadinya 'perang terbuka' KPK VS POLRI setelah sebelumnya, KPK secara tiba-tiba menjadikan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka saat yang bersangkutan disodorkan Presiden Jokowi ke DPR sebagai calon Kapolri.

Mengapa KPK Tertutup dalam Mengusut Kasus BLBI?

Jakarta. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa KPK sangat berhati-hati dalam melakukan penyelidikan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia mengatakan hal itu dilakukan agar informasi penyelidikan tidak bocor.

Inilah Dua Tokoh Misterius Dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi

PKS Nongsa - Ada dua ‘tokoh’ dalam kasus suap kuota impor daging yang masih misterius, yaitu Bunda Putri dan Sengman. Keduanya dibuka oleh Ridwan Hakim, putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.
Saat ini yang mulai muncul titik terang adalah Sengman. Ridwan menyebut Sengman adalah utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dititipi uang Rp 40 miliar dari PT Indoguna Utama.
Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie secara terpisah mengaku kenal dengan seseorang yang bernama Sengman. 
Marzuki kenal Sengman di Palembang, kota kelahirannya. Ketika itu, ia dan Sengman sesama pengusaha. “Sengman pengusaha hotel di Palembang. Tapi kami tidak pernah bertemu lagi. Hotelnya juga sudah dijual,” kata Marzuki.
Ucapan Marzuki itu dibenarkan oleh Herlan Aspiudin, Ketua Perhimpunan Hotel dan Rumah Makan Indonesia (PHRI) di Sumatera Selatan. Menurutnya, nama Sengman Tjahja memang tercatat sebagai salah satu pengusaha hotel di Palembang. Ia merupakan pemain lama di bisnis perhotelan Palembang.
“Sampai sekarang Sengman tercatat sebagai anggota kami dan masih aktif. Dia pemilik Hotel Princess di Palembang,” kata Herlan.

Kenapa Laporan Nazaruddin Selalu Ditolak KPK, Sedangkan Laporan Ahmad Fathanah Diterima ? Ada Yang Bisa Jawab ?

Akhir Juli lalu, mantan anggota DPR yang kini terpidana korupsi Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin mengungkapkan 11 kasus korupsi anggota DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Setelah menuai bantahan dari para mantan koleganya di lembaga legislatif, kini nyanyian Nazaruddin itu juga ditanggapi dengan cercaan dari para anggota KPK.

Keinginan Nazaruddin memenuhi janji kepada rakyat Indonesia untuk mengungkap segala yang ia ketahui tentang proyek-proyek anggota DPR pun sepertinya bakal kandas.