Aleg PKS Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima Sebelum Alihkan Subsidi BBM ke BLT

Jakarta (27/09) — Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi apabila Pemerintahan baru ke depan ingin mengalihkan subsidi BBM yang ada sekarang menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Pertama, kata Mulyanto, Pemerintah harus memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan agar lebih akurat dan transparan. Hal ini penting dilakukan karena selama ini banyak laporan yang menyatakan BLT tidak tepat sasaran.

Aleg PKS Pertanyakan Perkembangan Kasus Tambang Emas Ilegal Perusahaan China

Jakarta (24/05) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, pertanyakan perkembangan pengusutan kasus tambang emas ilegal di Kalimantan yang dilakukan WNA Cina. Mulyanto mendesak aparat penegak hukum segera membuka nilai kerugian negara yang terjadi termasuk mengungkap beking di belakangnya.

“Angka kerugian negara tersebut jangan ditutup-tutupi, harus segera disebut sebagaimana kasus korupsi timah di PT. Timah, Babel. Tidak apa-apa kalaupun masih berupa angka perkiraan kasar,” ungkapnya.

Mulyanto Tegaskan Jika Pemerintah Serius Bangun PLTN Harusnya Hidupkan BATAN

Jakarta (22/01) — Menyusul kebijakan Pemerintah mengesahkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan PLTN, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Pemerintah menghidupkan kembali BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional), yang sekarang ini dilebur ke dalam BRIN.

Menurutnya sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali BATAN untuk menunjang persiapan teknis pembangunan PLTN yang direncanakan akan beroperasi pada 2032. Dengan dukungan SDM dan jaringan yang dimiliki BATAN, imbuhnya, maka proses pembangunan PLTN menjadi lebih terprogram sesuai standar yang berlaku.

Beli LPG 3 Kg Harus Tunjukan KTP, Politisi PKS : Jangan Hanya Ketat pada Masyarakat

Jakarta (22/12) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah jangan pilih kasih terkait rencana pemberlakukan penggunaan KTP untuk pembelian gas LPG 3 kilogram oleh masyarakat.

Pemerintah, kata Mulyanto, harus memperketat pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kilogram tersebut secara adil, transparan dan terintegrasi mulai dari depo, agen, pangkalan, pengecer hingga ke konsumen.

PKS Ngapain Aja Kemarin Bareng Anies di Tangsel?

Tangsel - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri silaturahim kebangsaan dan mengukuhkan relawan dari Tim Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi) se-Tangerang Raya.

Bakorsi merupakan gabungan dari empat partai pengusung Bacapres Anies Baswedan yakni PKS, Nasdem, PKB serta Partai Umat di Vila Dago Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (25/10/2023).

Target Lifting Minyak dan Gas Terus Turun, Aleg PKS Sebut Pemerintah Tidak Konsisten

Jakarta (28/09) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyesalkan sikap Pemerintah yang terus menurunkan target lifting minyak dan gas setiap tahun. Mulyanto menilai Pemerintah tidak konsisten karena di satu sisi tetap ingin mewujudkan target lifting satu juta barel minyak perhari dan dua belas miliar kaki kubik gas perhari di tahun 2030.

Menurut Mulyanto, target tersebut sangat mustahil diwujudkan bila sikap Pemerintah terus seperti ini. Apalagi setiap tahunnya realisasi lifting minyak dan gas selalu tidak mencapai target yang ditetapkan.

Wakil Ketua FPKS Desak Pemerintah Kembalikan Badan Riset yang Dilebur ke Dalam BRIN

Jakarta (25/06) — Menyusul kabar banyaknya temuan BPK tentang sengkarut pengelolaan BRIN, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Pemerintah segera membentuk kembali badan-badan riset yang telah dilebur ke dalam BRIN.

Bila tidak, tegas Mulyanto, berbagai program riset strategis nasional beserta aset-asetnya akan semakin mandeg dan terbengkalai.

Wakil Ketua FPKS Soroti Kejanggalan Anggaran Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik

Jakarta (12/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menemukan kejanggalan anggaran subsidi pembelian kendaraan listrik di APBN 2023 Kementerian Perindustrian. Mulyanto merasa anggaran tersebut belum pernah dibahas bersama oleh Pemerintah dan Komisi VII DPR RI.

“Tapi anehnya anggaran tersebut muncul dalam APBN 2023 Kementerian Perindustrian,” ungkapnya heran.

Demikian disampaikan Mulyanto dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 12/6.

Wakil Ketua FPKS: Polemik KPK Jangan Sampai Hambat Pengusutan Kasus Korupsi Ditjen Minerba

Jakarta (13/04) — Meski saat ini sedang terjadi polemik di KPK, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, berharap pengusutan kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, terus berjalan.

Mulyanto menyebut, pengungkapan kasus korupsi tukin di Ditjen Minerba, merupakan langkah awal yang baik bagi KPK untuk menyusut secara tuntas adanya kasus-kasus besar lainnya di lingkungan Kementerian ESDM.

Anggaran Subsidi Kendaraan Listrik Belum Dibahas, Politisi PKS Minta LBP Jangan Banyak Bicara

Jakarta (21/03) — Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menegaskan hingga saat ini DPR dan pemerintah belum permah membahas besaran dan skema subsidi pembelian kendaraan listrik. Mulyanto memastikan di APBN tahun 2023 Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian, tidak ada anggaran subsidi pembelian kendaraan listrik.

Karena itu Mulyanto minta Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, jangan banyak bicara agar masyarakat tidak salah paham tentang subsidi barang mewah ini.

Penanganan Permanen Depo Plumpang, Aleg PKS: Pertamina Harus Berorientasi pada Kebaikan Warga

Jakarta (17/03) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pertamina mengedepankan aspek kemaslahatan (kebaikan) warga dalam menata ulang fasilitas pengolahan dan penyimpanan BBM dalam skala besar.

Pertamina perlu memperhatikan keseimbangan aspek bisnis, teknis dan sosial dalam membangun semua fasilitas usaha termasuk di Depo BBM Plumpang yang belum lama ini terbakar.

Morowali, Ketidakadilan dan yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah

Turut berdukacita atas kerusuhan yang terjadi di Morowali, menyusul terjadinya bentrok antar kelompok karyawan PT PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), Sabtu (14/01/2023), hingga ada korban jiwa.

Dua belas tahun lalu, ada kerusuhan serupa. Waktu itu lokasinya di Drydock Batam Kepulauan Riau. Berkaca pada kerusuhan di Drydock itu, temuan utama sebagai penyebab kerusuhan adalah arogansi Tenaga Kerja Asing (TKA) terhadap pekerja lokal.

Wakil Ketua FPKS Minta Pimpinan DPR Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi

Jakarta (10/01) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto dengan tegas meminta Pemerintah melalui DPR untuk menurunkan harga BBM bersubsidi di tengah menurunnya harga minyak dunia.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan III tahun 2022-2023 di Ruang Nusantara 2, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/01).

Politisi PKS: Ide Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik Sarat Kepentingan Oknum Pejabat

Jakarta (02/12) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi, Mulyanto, menolak ide pemberian subsidi bagi pembelian motor atau mobil listrik. Menurutnya ide tersebut sarat kepentingan kelompok pengusaha yang dekat dengan pejabat. Hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Mulyanto menilai tidak ada urgensinya Pemerintah memberikan subsidi pada pembelian motor atau mobil listrik. Justru, katanya, Pemerintah harusnya mengalokasikan subsidi pada sektor-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Legislator PKS Ingatkan Pemerintah agar Kompor Induksi Jangan Buat Rakyat Susah

Jakarta (21/09) — Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah menjamin program pembagian kompor induksi tidak memberatkan masyarakat.

Artinya, kata Mulyanto, biaya energi yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan kompor induksi tersebut harus lebih murah atau minimal setara dibandingkan dengan biaya penggunaan LPG subsidi.

Demikian disampaikan Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS dalam rilisnya kepada media, Rabu 21/9/2022 menanggapi wacana pembagian kompor induksi kepada masyarakat.

Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Aleg PKS Sarankan Pemerintah Lakukan Pembatasan dan Pengawasan

Jakarta (25/08) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengusulkan kepada Pemerintah agar membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi dari pada memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut Mulyanto opsi tersebut cukup realistis untuk mengatasi dilema yang dihadapi Pemerintah terkait pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.

Terkait Minyak Goreng, Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Jangan Lebay Libatkan Kasad

Jakarta (02/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengkritik langkah Pemerintah melibatkan Kasad untuk mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng (migor) di pasaran.

Menurut Mulyanto, tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran. Yang dibutuhkan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan.

“Terlalu berlebihan kalau Kasad ikut campur soal migor. Selain bukan tupoksinya keterlibatan Kasad dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror,” kata Mulyanto.

Legislator PKS: BLT Minyak Goreng Ujung-ujungnya untuk Pengusahanya Juga

Jakarta (13/04) — Meski program bantuan langsung tunai (BLT) dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat tapi pemerintah jangan lalai menuntaskan akar masalah sebenarnya.

Akar masalah saat ini adalah tata kelola minyak goreng sawit (MGS) yang oligopolistik sehingga pasokan dan harganya dikuasai oleh segelintir pengusaha. Demikian dikatakan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menanggapi program BLT yang diluncurkan pemerintah baru-baru ini.

PLTP Dieng Bocor, Legislator PKS Minta Pemerintah Lakukan Pengawasan Super Ketat

Jakarta (14/03) — Menyusul terjadinya kebocoran di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geo Dipa di Kawasan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, Anggota DPR RI, Mulyanto, meminta Kementerian ESDM melakukan pengawasan super ketat di semua PLTP.

Pasalnya belum lama ini diduga terjadi kebocoran gas di PLTP Sorik Merapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalan kejadian tersebut sedikitnya 58 warga dilarikan ke rumah sakit.

Aleg PKS Dukung KPPU Seret Kartel Minyak Goreng ke Ranah Hukum Pidana

Jakarta (13/02) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendukung upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membawa kasus kartel minyak goreng ke ranah pidana. Menurut Mulyanto, upaya yang dilakukan oleh KPPU ini sangat tepat dalam rangka membangun iklim tata niaga CPO dan minyak goreng yang baik di Indonesia.

“Ini sesuai dengan tugas dan kewenangan KPPU sebagai lembaga Negara pengawas persaingan usaha. Kita sangat berharap dengan langkah KPPU ini, upaya Pemerintah untuk mengatur tata-niaga minyak goreng menjadi lebih efektif, sehingga soal kelangkaan dan harga minyak goreng dapat segera teratasi,” kata politisi PKS yang akrab dipanggil Pak Mul.