Pertamina Rugi, Anggota DPR Pertanyakan Peran Komisaris Utama

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. 

Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, pertanyakan kinerja Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selama bergabung di perusahaan minyak negara itu. Ia menilai, selama Ahok menjabat sebagai komisaris utama, Pertamina nyaris tidak memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Justru sebaliknya banyak keanehan dan kejanggalan yang begitu jelas dilihat masyarakat.

"Pekan lalu kita dengar kabar Pertamina tidak masuk daftar Fortune Global 500. Sekarang yang terbaru Pertamina rugi Rp 11,13 triliun di semester pertama tahun 2020. Kondisi ini jelas harus jadi perhatian Pemerintah.

Jangan terus dibiarkan dan menunggu Pertamina mengalami kondisi yang lebih parah. Mau sampai kapan membiarkan Pertamina babak belur seperti ini?," tegas Mulyanto dalam siaran persnya, baru-baru ini.

PKS: Pembangunan Kampung Akuarium Janji Kampanye Anies, Harus Prioritas

Jakarta – Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun kembali Kampung Susun Akuarium, di Penjaringan, Jakarta Utara. Aziz menyebut pembangunan Kampung Susun Akuarium yang dahulu digusur saat era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan janji kampanye Anies.

“Saya kira itu (pembangunan Kampung Akuarium yang digusur Ahok) memang janji kampanye beliau (Anies). Jadi, harus diwujudkan. Saya kira itu harus diprioritaskan, apalagi ini berpacu waktu. Kan beliau tinggal dua tahun (menjabat), dan pembangunan itu bukan waktu yang singkat,” ujar Aziz saat dihubungi, Senin (17/8/2020).

PKS: Antara 2009 dan 2019

Lagi heboh #10YearChallenge. Netizen berlomba-lomba memajang foto dirinya. Membandingkan saat 2009 dan 2019. 

Banyak perubahan. Dari kurus jadi gemuk. Dulu jomblo sekarang sudah menikah dan punya anak.

Sepertinya bagus juga tantangan ini dibuat untuk partai politik. Apalagi tahun 2019 ada pemilu. 

Rentang 10 tahun pastinya banyak perubahan, terlebih di panggung politik yang dinamis.

Nah, izinkan saya memotret Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ya...Rentang waktu 10 tahun, apa saja perubahan yang sudah dilakukan partai dakwah ini.

Polri Dinilai Berpihak, Wakil Ketua MPR Paparkan 3 Bukti Telak

Politisi Muslim yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, Dr Hidayat Nur Wahid MA menilai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersikap tidak adil alias memihak dalam menyikapi berbagai isu yang ramai di tanah air belakangan ini.

Bukan hanya menilai, Hidayat juga memaparkan sejumlah bukti telak ketidakadilan polri dalam menyikapi isu makar, penistaan agama, dan isu nasional lainnya.

Agresi Terhadap Umat Islam, Berpihak kepada Ahokers

Hidayat memaparkan, polisi bertindak represif dengan menembakkan gas air mata terhadap umat Islam yang melakukan pelanggaran saat aksi bela Islam II atau aksi 411 karena melebihi batas waktu di atas pukul 18.00. Namun, saat pendukung Ahok melakukan aksi di depan LP Cipinang Jakarta Timur sampai dini hari, polisi bertindak sebaliknya.

Hidayat Nur Wahid Sesalkan Aksi Bakar Lilin, Ini Alasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyesalkan aksi bakar lilin yang baru-baru ini sering dilakukan oleh para pendukung terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Apalagi, tema yang mereka usung selalu mengangkat tema “Demi Pancasila dan NKRI”, sehingga muncul kesan seolah-olah umat Islam kurang Pancasilais dan kurang cinta NKRI.

Ketua Fraksi PKS: Mari Hormati Putusan Hakim Soal Ahok

Jakarta (9/5) - Hakim kasus penistaan agama memutuskan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersalah dengan hukuman 2 tahun penjara dan memerintahkan langsung ditahan. 

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, meminta semua pihak menghormati putusan hakim. Hakim tentu memiliki pertimbangan hukum atas dasar keyakinan pada fakta-fakta hukum. 

"Kita hormati putusan 2 tahun penjara, mudah-mudahan ini keputusan yang adil. Kita juga hormati upaya hukum lanjutan yang dilakukan Ahok melalui proses banding," kata Jazuli. 

Ajaib! Inilah Hasil Rekapitulasi KPUD DKI Jakarta yang Patahkan Semua Hasil Survei

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta resmi mengumumkan pemenang Pilkada DKI Jakarta yang diikuti dua pasangan calon. 

Ahok-Djarot dengan nomor urut dua bersama Anies-Sandi dengan nomor urut tiga.

Dalam rapat pleno rekapitulasi suara KPUD DKI Jakarta dilakukan di Hotel Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat, pada Sabtu (29/4/2017) malam, pasangan calon Anies-Sandi dinyatakan secara sah sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta pada Rabu (19/4/17) lalu.

Polling Twitter Pilkada Jabar: Publik Meyakini Ridwan Kamil Bakal Keok Jika Didukung PDIP Nasdem Dkk

Dakwah Media - Usai kalahnya Ahok-Djarot yang diusung koalisi PDIP Nasdem dkk di Pilkada DKI 2017, kini publik ramai membicarakan Pilkada Jawa Barat 2018.

Seperti diketahui, NASDEM sudah resmi deklarasi mengusung Ridwan Kamil sebagai cagub di Pilkada Jabar 2018. Dan kemungkinan besar PDIP juga akan bergabung seperti di Pilkada DKI.

Lantas bagaimana tanggapan publik terkait kans bagi calon yang diusung NASDEM PDIP di Pilkada Jabar 2018 pasca kekalahan PDIP Nasdem di DKI ?

Hidayat Nur Wahid: Berita Media Barat Ngaco Soal Pilkada Jakarta

Jakarta (21/4) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi KPUD, Bawasda, TNI dan Polri, dan masyarakat Jakarta termasuk para ulama dan habib atas penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang berjalan aman, damai, dan tertib. 

Menurutnya media barat perlu belajar banyak soal demokrasi dari Indonesia.

Menurutnya, banyak orang termasuk media barat yang memperkirakan dan mengkhawatirkan Pilkada DKI akan rusuh, terjadi pengerahan massa, dan menimbulkan situasi chaos, ternyata kekhawatiran itu tidak terbuki. 

Hidayat: Tidak Perlu Adanya Pemisahan Antara Politik dan Agama

Jakarta (30/3) - Hidayat Nur Wahid menanggapi pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menginginkan tidak mencampuradukkan antara politik dan agama. Dalam tanggapannya tersebut, ada lima hal yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid.

Pertama, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Barus, Sumatra Utara, untuk meresmikan Barus sebagai titik nol penyebaran agama Islam di Indonesia. Karena dengan itu, presiden Joko Widodo mengoreksi buku-buku sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13.

Aksi 313 Dituding Makar, HNW: Ahok Seolah Kepala Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) berpendapat, tudingan makar terhadap Aksi Bela Islam 313 membuat Ahok seolah kepala negara. 

Hal tersebut disampaikan HNW saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (1/4).

"Jadi jika tuntutan untuk menegakkan hukum kepada kepala daerah yang berstatus terdakwa, kemudian dihukumi dengan makar, Ahok seolah-olah diposisikan sebagai kepala negara yang kemudian tuntutan tersebut disebut makar," katanya. 

HNW menjelaskan, yang dituntut oleh peserta aksi 313 adalah sebuah penegakan undang-undang. Undang-undang pemerintahan daerah, khususnya penegakan hukum terhadap kepala daerah yang berstatus sebagai terdakwa dalam sebuah tindak pidana.

Anies Bertekad Seluruh Anak Jakarta Dapat Mengenyam Sekolah

Jakarta (23/3) - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, menargetkan seluruh anak di provinsi ini dapat mengenyam pendidikan di sekolah melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

"Saat ini, sebanyak 48 persen anak di Jakarta dan 35 persen di Kepulauan Seribu tidak bersekolah," kata Anies di Jakarta, Rabu.

Anies mengatakan bahwa KJP Plus akan diberikan merata kepada seluruh anak usia sekolah di Jakarta, baik yang masih aktif bersekolah, putus sekolah, maupun berkebutuhan khusus. Menurut Anies, kualitas sebuah bangsa dipengaruhi oleh aspek manusia yang terdiri atas kesehatan dan pendidikan.

Dipecat PPP Djan Faridz, Lulung: Saya tak Mau Menyakiti Umat Islam

Dakwah Media - Eks Ketua DPW PPP DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung) blak-blakan pasca dipecat dari partai berlambang Ka'bah oleh Ketua Umum PPP Djan Faridz, hari ini Senin (13/3/2017).‎

Kepada TeropongSenayan, Haji Lulung mengaku selama ini banyak kekuatan besar yang mencoba mempengaruhi dan memintanya untuk mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Tangkal Kecurangan Pilkada DKI Jakarta, Saran Cerdas Politisi Muslim Ini Dipuji Netizen

Pasangan cagub dan cawagub Anies-Sandi resmi bertanding dengan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada Rabu (19/4/17) mendatang. 

Belajar dari banyak indikasi kecurangan di putaran kedua, usul-usul cerdas pun disampaikan kepada KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara pilkada.

Salah satu saran cerdas itu disampaikan oleh politisi Muslim yang juga wakil ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid.

Masya Allah... Beginilah Akhlak Mengagumkan Anies-Sandi Kepada Kiyai Pendukung Ahok

Pilkada DKI Jakarta dipastikan dilakukan dalam dua putaran. Pencoblosan putaran kedua akan dilangsungkan pada Rabu (19/4/17) mendatang. 

Cagub dan cawagub Muslim Anies-Sandi akan berhadapan dengan pasangan Ahok-Djarot pada putaran kedua.

Ibarat pertandingan yang memasuki babak selanjutnya, gelaran Pilkada DKI Jakarta ini kian seru dan menegangkan. Berbagai jenis strategi diterapkan demi mendulang suara, mengambil hati rakyat DKI Jakarta.

Sikap Mendagri Soal Jabatan Ahok Dinilai Picu Perpecahan

Jakarta (23/2) - Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sudah berstatus terdakwa perkara penistaan agama dinilai berpotensi memicu perpecahan.

Potensi perpecahan dinilai terlihat dari banyaknya reaksi negatif dari masyarakat dalam menyikapi keputusan Mendagri. Reaksi juga ditunjukkan kelompok umat Islam yang menganggap keputusan Mendagri dianggap diskriminatif.

Efek Ahok, Banteng Kocar-kacir, Megawati Shock

Dakwah Media - Sejumlah pasangan calon (paslon) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kalah dalam Pilkada serentak yang digelar 15 Februari 2017. 

Dari 101 pilkada, kemungkinan 47 pasang calon sekaligus di 47 Pilkada, PDIP mengalami kekalahan. 

Rontoknya suara PDIP ini dinilai tidak terlepas dari efek negatif Ahok yang menjadi terdakwa penista agama.

Selain itu berbagai kebijakan Ahok semasa menjabat Gubernur DKI yang tidak pro rakyat (penggusuran, skandal off budget, sengkarut reklamasi dan perilaku sombong) menjadi pusat perhatian rakyat.

Ustadz Bachtiar Natsir Dituduh Cuci Uang, HNW: Ini Agendanya Bukan Lagi Penegakan Hukum, tapi Stigma Negatif kepada Ulama

Dakwah Media - Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri tengah membidik para petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dalam kasus dugaan penyelewengan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS). 

Hanya saja kini polri mulai dikritisi juga untuk menilik dana corporate sosial responsibility (CSR) Yayasan Ahok Center.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan sangat prihatin dengan diserat-seretnya Bachtiar Nasir dan YKUS dalam kasus TPPU. Menurutnya, dana sumbangan tersebut tidak ada tindak pidananya dan tidak terkait sama sekali dengan korupsi.

Lima Argumentasi Hak Angket Pengaktifan Kembali Ahok

Jakarta (14/2) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan ada 5 (lima) argumentasi Hak Angket tentang Pengaktifan Kembali Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pengaktifan Kembali ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 83 ayat 1,2, dan 3, serta Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat 3 dan 4, dan Peraturan KPU No.12 Tahun 2016 Pasal 61 A Ayat 3,4, dan 5.

FPKS Gunakan Hak Angket Pengangkatan Kembali Basuki sebagai Gubernur DKI

Jakarta (13/2) – Fraksi PKS DPR RI resmi menggunakan Hak Angket tentang Pengangkatan Kembali Basuki (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai pengangkatan ini mengundang kontroversi publik karena status Ahok berstatus terdakwa.

Sehingga, hal ini akan bertentangan dengan undang-undang dan menciderai Indonesia sebagai negara hukum.