Dr. Salim Tegaskan PKS Siap Perjuangkan Kesejahteraan Peternak

Semarang (24/06) — Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri menyapa masyarakat Jawa Tengah dalam rangkaian ‘Program Dr. Salim Menyapa Indonesia’. Salah satu agenda yang dihelat ‘Rembuk Peternak Bersama Dr. Salim’, Kamis (23/6/2022).

Hadir dalam acara ini Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Ketua BPW PKS Jatijaya Abdul Fikri Fakih, Anggota DPR RI Jawa Tengah Buchori Yusuf dan Hamid Noor Yasin, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Ketua DPW PKS Jateng Muhammad Haris serta jajaran DPTW membersamai Kelompok Peternak Jawa Tengah. Turut hadir memberikan sambutan atas nama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno.

Aleg PKS: Pemindahan Ibukota Dinilai Tergesa-gesa dan Tidak Urgent

Jakarta (17/12) — Anggota Komisi V Hamid Noor Yasin memandang bahwa pemindahan Ibukota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tergesa-gesa dan bukan menjadi situasi urgensi saat ini. Pemaparan tersebut disampaikannya pada PKS Legislative Corner Jumat siang (17/12/2021).

RUU IKN diketahui sejak awal sudah menuai polemik, dimana sejak dibentuknya Panitia khusus (Pansus) telah melanggar Tata Tertib (Tartib) DPR RI No.1 Tahun 2020, dengan anggota Pansus melebihi kapasitas maksimal 56 anggota yang seharusnya hanya berjumlah 30 anggota.

Hamid Noor Yasin Kembali Hibahkan 5 Unit Mobil Ambulance PKS

Muh. Haris, selaku Ketua DPW PKS Jateng menerima secara simbolis mobil ambulance dari Hamid Noor Yasin, Anggota DPR RI FPKS Dapil Jateng IV

Wonogiri-Bertempat di rumahnya di Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Selasa (19/10) Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah IV, Hamid Noor Yasin kembali menghibahkan lima unit mobil ambulance PKS. 

Kelima mobil ambulance tersebut diserahkan kepada struktur pengurus PKS di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen.

DPR Harus Fokus Pada Penanganan Covid 19

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. 

Foto : Azka/man

Wabah virus Corona (Covid-19) masih terus menelan korban anak negeri. 

Semua pihak diimbau mengerahkan kekuatan dan bersinergi untuk sama-sama mencari solusi agar Coronavirus Disease-2019 segera berakhir di Tanah Air. 

Bagi DPR RI, salah satu upayanya adalah fokus pada penyelesaian pembahasan anggaran penanganan virus Covid-19 dan menunda pembahasan RUU yang tidak bersentuhan langsung dengan penanganan virus ini.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin menyerukan hal ini dalam keterangan persnya, Jumat (17/4/2020). Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mestinya bisa ditunda dulu di tegah keprihatinan bangsa menghadapi Covid-19. 

Corona Mewabah, Pangan Harus Dipastikan Tersedia

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. 

Foto : Istimewa/Man

Pemerintah didesak memastikan ketersediaan pangan di tengah wabah Corona (Covid-19) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. 

Perlu ada regulasi sampingan yang pro rakyat. Pasalnya, Kementerian Perdagangan melaporkan akan memperbesar kran impor bawang putih. 

Bahkan, Menko Perekonomian menyerukan untuk mengeluarkan semua persetujuan impor bahan pokok, seperti gula, beras, dan komoditas lainnya.

Demikian diungkap Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin dalam keterangan persnya, Jumat (20/3/2020). “Ini, kok, tidak sejalan dengan keyakinan menteri pertanian yang menepis stok pangan saat ini dalam kondisi menipis, sehingga masyarakat tak perlu khawatir terjadinya kekurangan pasokan serta kenaikan harga barang. Di sisi lain, semua kran impor pangan dibuka,” tegas Hamid.

Permintaan Kopi Arabika Dunia Semakin Tinggi

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Runi/Man

Permintaan atas jenis kopi arabika terus meningkat di dunia dibandingkan jenis robusta. Jenis arabika sangat difavoritkan penikmat kopi dunia. Harganya pun jauh lebih tinggi daripada robusta. 

Melihat fakta konsumsi kopi dunia meningkat, Kementerian Pertanian (Kementan) pun merilis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi para petani kopi sebesar Rp 3,96 triliun.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin mendukung penyaluran KUR ini, seraya mengawasi penyalurannya dengan ketat. "Saya sangat mendukung untuk membantu peningkatan kualitas dan perlindungan biji kopi lokal," tulisnya dalam kepada Parlementaria, Senin (16/3/2020).

Menurut Hamid, tanaman kopi arabika hanya cocok ditanam di dataran tinggi (lebih dari 600 meter di atas permukaan laut). Ini jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. "Hingga saat ini belum ada pengembangan dan penelitian yang menghasilkan jenis kopi arabika di daerah dataran rendah," jelas Hamid.

Penyaluran KUR Untuk Petani Kopi Perlu Diawasi

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. 

Foto : Runi/Man

Rencana Pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk para petani kopi perlu diawasi secara ketat. 

Mekanisme penyalurannya harus diperjelas, agar para petani kopi di daerah dapat dengan mudah mengakses bantuan KUR tersebut. Moral hazard harus ditekan.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin menyampaikan hal ini dalam wawancaranya dengan Parlementaria, Kamis (12/3), lewat jaringan Whatsapp. 

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyalurkan KUR untuk tahun 2020 ini sebesar Rp 3,96 triliun bagi petani kopi dengan bunga 6 persen tanpa agunan. Penyaluran KUR ini didasari meningkatnya konsumsi kopi di dalam maupun luar negri yang ditandai dengan merebaknya kedai-kedai kopi.

Legislator Minta 'Omnibus Law' Jangan Rusak Lingkungan

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. 

Foto: Runi/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin yang bermitra dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) mengingatkan agar regulasi berkaitan dengan kerusakan lingkungan dapat cermat pada penyusunan maupun praktiknya. 

Saat ini, Pemerintah sedang melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. 

Menurutnya, Jangan sampai Undang-Undang (UU) yang selama ini baik jadi tereliminir.

Bahkan bila perlu, yang belum diterapkan harus dipertegas untuk melindungi segala ancaman kerusakan lingkungan. Ia mengatakan, bahwa RUU Omnibus Law yang diharapkan akan menjadi stimulus bagi tumbuhnya investasi dalam negeri. 

Politisi PKS Martri Agoeng Gantikan Hamid Noor Yasin di DPR

JAKARTA - Politisi PKS Muhammad Martri Agoeng didaulat menggantikan Hamid Noor Yasin di DPR yang mengundurkan diri karena ikut dalam bursa Calon Bupati Pilkada Wonogiri.

Matri menegaskan dirinya berkomitmen untuk menjalankan kerja-kerja kedewanan secara umum, yaitu Legislasi, Pengawasan, dan Penganggaran, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20 (A) ayat 1.

Ingin Menang Pilkada di Jateng, PKS Diminta Teladani Walisongo

SEMARANG – Enam bulan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak Rabu (9/12) mendatang, Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah diminta belajar dari kegemilangan dakwah politik walisongo. 

Sebagaimana diketahui, walisongo sukses menyebarkan syiar Islam melalui dakwah politik di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Hal itu disampaikan oleh pengurus Wilayah Dakwah (Wilda) Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogkayarta Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Muhammad Haris, saat menyampaikan arahan didepan pimpinan PKS se-Jateng, Ahad (5/7) di Asoka Ballroom Hotel Grasia, Semarang.