Insentif Ramadan Rp 12,8 T Digelontorkan, Legislator PKS Ingatkan Soal Ketepatan Sasaran dan Dampak Jangka Panjang

JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pemerintah yang mengucurkan insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun dalam bentuk bantuan pangan dan dukungan transportasi mudik, serta penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja.

Dukung Layanan Kesehatan, Anis Byarwati Fasilitasi Posyandu Lansia dan Balita di Batu Ampar

Jakarta (26/02) — Kegiatan serah terima meja dan kursi untuk Posyandu Lansia dan Balita RW 03 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, berlangsung di Aula RW 03, Rabu (25/2). Bantuan ini merupakan hasil advokasi Anggota DPR RI Anis Byarwati sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Legislator PKS Harap Pemerintah Jaga Stabilitas Harga dan Perkuat Ekonomi Selama Ramadan

JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Anis Byarwati, berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. 

Sambut Kunjungan Ratu Máxima, Anis Byarwati Dorong Sinergi OJK dan DPR RI Perkuat Kesehatan Finansial Nasional

Jakarta (28/11) — Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menghadiri undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kegiatan “National Financial Health Event 2025”. 

PKS Terima Audiensi Korban PT Dana Syariah Indonesia, Siap Kawal Hingga OJK

JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima audiensi puluhan korban investasi PT. Dana Syariah Indonesia di Aula Kantor DPTP PKS, Kamis, (23/10/2025). Ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen PKS dalam mengawal aspirasi masyarakat yang terdampak kasus investasi bermasalah tersebut.

Anis Byarwati Desak Peran Strategis OJK: Soroti Tantangan Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan

Jakarta (17/09) — Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam sektor perbankan nasional yang perlu diantisipasi ke depan. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat terkait kondisi perbankan dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas.

Soroti Lonjakan Kekerasan Perempuan di 2024, PKS Tekankan Peran Keluarga dan Negara

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka),
Anis Byarwati. (PKSFoto/Fathur)

JAKARTA — Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka), Anis Byarwati, menanggapi laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mencatat 35.533 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024.

Soal Pelarangan Roblox, PKS: Keluarga Harus Jadi Pelindung Utama Anak

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga,
Anis Byarwati.

JAKARTA — Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga, Anis Byarwati, menanggapi wacana pelarangan gim Roblox yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Menurutnya, pendekatan pelarangan tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif keluarga dalam mendampingi anak-anak di dunia digital.

HAN 2025, PKS Angkat Isu Darurat Kekerasan dan Ketimpangan Hak Anak

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga,
Anis Byarwati (Fathur/PKSFoto)

JAKARTA — Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga, Anis Byarwati, menyampaikan keprihatinan dan seruan serius atas berbagai persoalan yang masih mengancam tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Aleg PKS Anis Byarwati: Jaga GPN dan QRIS, Bela Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Jakarta (24/04) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengingatkan Indonesia harus menjaga kedaulatan ekonominya yang ditunjukkan dengan hadirnya GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Dukung Kelas Menengah, Legislator PKS Dorong Pemerintah Percepat Program Padat Karya

Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menegaskan pentingnya kebijakan ekonomi yang berorientasi pada penguatan kelas menengah sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Ketua DPP PKS: Waspadai Deflasi Tahunan, Daya Beli Masih Lemah

Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengingatkan terkait deflasi tahunan, hal itu setelah rilis BPS menyebut deflasi tahunan ini adalah yang pertama kali terjadi sejak Maret 2000. Sebelumnya, Indonesia sempat mengalami deflasi bulanan berturut-turut pada periode Mei-September 2024.

Anis Byarwati Bagikan Pengalamannya Kelola Peluang Anggota Legislatif untuk Kesejahteraan Rakyat

Anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati sharing 

di hadapan peserta Bimtek Jatijaya.

Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati membagikan pengalamannya dalam mengelola peluang untuk kesejahteraan rakyat kepada peserta Bimtek Jatijaya yang terdiri dari Anggota DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten se Jatijaya pada Selasa, (18/12/2024).

Anis yang berasal dari dapil Jakarta 1 yang meliputi Jakarta Timur saat ini bertugas di Komisi XI yang membidangi Ekonimi, Keuangan, dan Perbankan serta di Badan Anggaran.

Komisi XI FPKS: Perlu Terobosan Fiskal dan Sektoral untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi

Jakarta (14/11) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyampaikan fakta bahwa lebih dari satu dekade pertumbuhan ekonomi nasional mengalami stagnasi pada angka 5%. Bahkan, imbuhnya, sumber pertumbuhan baik dari sisi pengeluaran maupun komponen produksi tidak mengalami perubahan, baik secara kontribusi maupun pertumbuhan.

“Konsumsi Rumah Tangga berkontribusi sekitar 53% an dengan Tingkat Pertumbuhan 4%-5% dan Sektor manufaktur berkontribusi sekitar 18% an dengan tingkat pertumbuhan 3%-4%. Jika tidak ada terobosan, maka perekonomian nasional akan terjebak pada angka lima persenan saja,” katanya di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta (14/11).

Aleg PKS Harap Tim Ekonomi Pemerintahan Baru Miliki Integritas dan Kredibilitas Kuat

Jakarta (16/10) — Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024) dan Selasa (15/10/2024), tokoh-tokoh tersebut dipanggil sebagai calon menteri dan wakil menteri untuk kabinet periode 2024-2029.

Proses penyusunan kabinet yang sedang berlangsung ini mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat termasuk dari anggota parlemen.

Deflasi Lima Bulan Terakhir, Politisi PKS : Bukti Adanya Tekanan pada Perekonomian Nasional

Jakarta (10/10) — Baru baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap pada bulan September 2024 Indonesia kembali mengalami deflasi 0,12% secara bulanan. Ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024. Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati.

“Situasi ini tidak lazim, sekaligus menandakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tidak biasa,” ungkapnya di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (10/10).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga mengambarkan, deflasi berturut-turut pertama kali terjadi pada Mei 2024 lalu, sebesar 0,03% (mtm). Lalu di Juni menyentuh 0,08 % dan tak lebih baik pada Juli dengan 0,18%.

Deflasi Beruntun DPR Ingatkan Pemerintah

Jakarta (06/09) — Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati menilai fenomena deflasi yang terjadi dalam empat bulan terakhir bukan hal sepele. Pasalnya, itu dapat mengindikasikan adanya penurunan permintaan, atau melambatnya tingkat konsumi masyarakat.

“Ini perlu diwaspadai. Penyebab terjadinya deflasi adalah permintaan barang turun, sedangkan produksi meningkat. Permintaan turun bisa disebabkan terjadinya pelambatan kegiatan ekonomi yang kemudian berdampak ke penghasilan yang turun sehingga jumlah uang beredar pun menjadi berkurang,” ujarnya.

Politisi PKS Tegaskan Daya Beli Masyarakat Anjlok, Pemerintah Jangan Lengah

Jakarta (12/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menyebut terjadi deflasi pada tiga bulan berturut-turut.

“Deflasi bisa menjadi sinyal bahaya, karena mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat, tercermin juga pada penurunan pertumbuhan tahunan simpanan di bank dari 7,8% jadi hanya 4,1% utamanya tabungan dibawah Rp100 juta,” katanya di Jakarta (09/08/2024).

Anggota komisi XI DPR RI menerangkan turunnya daya beli masyarakat memengaruhi pendapatan negara seperti penurunan PPN dan turunnya setoran pajak industri perdagangan.

Ketua DPP PKS: Evaluasi Semester I 2024 dan Tantangan Depresiasi Rupiah

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan 

Anis Byarwati.

Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyebut pertumbuhan ekonomi nasional semester I 2024 sebesar 5,11%, lebih banyak ditopang oleh siklus bisnis dan faktor pola musiman sesaat (seasional), seperti pergerakan harga komoditas dunia, masuknya bulan suci Ramadhan diikuti dengan hari raya Idul Fitri, dan pelaksanaan pemilu serta gelontoran bansos secara beruntun diawal tahun 2024.

“Hal ini tergambar dari Konsumsi Rumah Tangga (RT), Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan Pengeluaran konsumsi Pemerintah (PKP), merupakan kontributor utama Pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran sepanjang Triwulan I 2024” ujarnya di Jakarta (11/7/24).

Kritisi Fungsi Pemberian PMN untuk LPEI, Aleg PKS: Jangan Sampai Sakiti Hati Rakyat

Jakarta (05/07) — Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS, Anis Byarwati mengkritisi sekaligus meminta penjelasan detail terkait fungsi dan tujuan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Hal itu diungkap Anis Byarwati saat menghadiri Rapat Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (04/97/2024).