Tampilkan postingan dengan label Aziz Syamsuddin. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aziz Syamsuddin. Tampilkan semua postingan

Minggu, 26 September 2021

Sikapi Azis Syamsuddin, Habib Aboe Tegaskan MKD Bertindak Sesuai Aturan


Jakarta (26/09) — Komisi antirasuah diketahui menangkap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Sabtu (25/9/2021). Sebagai sesama legislator di Senayan, Habib Aboe Bakar Alhabsyi yang dari Dapil Kalimantan Selatan ini mengaku turut prihatin atas perkara saudara Azis Syamsuddin di KPK.

Meski begitu, Habib Aboe Bakar yang juga merupakan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini menegaskan akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Diketahui, status Azis Syamsuddin saat ini masih tersangka dan belum terdakwa.

Sabtu, 11 Juli 2020

HNW Desak RUU HIP Dicabut Dari Prolegnas


Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H M Hidayat Nur Wahid, MA kembali mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mencabutnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). 

Desakan tersebut disampaikan Hidayat, menanggapi aspirasi banyak pihak, untuk menhentikan kegaduhan politik di tengah semakin mengkhawatirkannya pandemi Corona Covid-19 di Indonesia. Apalagi, sejak beberapa hari terakhir, 

Jumat, 19 Juni 2020

Legislator Sarankan Pembahasan RUU HIP Dibatalkan

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar 
Al Habsyi saat menyampaikan interupsi di sela-sela 
Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IV 
Tahun Sidang 2019-2020, Gedung Nusantara, Senayan, 
Jakarta, Kamis (18/6/2020). Foto : Eno/Man


Perguliran aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU HIP) telah dilihat mendapatkan reaksi publik yang sangat luas. Publik dan sejumlah kelompok masyarakat juga menyuarakan penolakan. Tentunya, hal tersebut harus didengarkan dengan baik dan direspon dengan bijak mengingat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. 

Terlebih, RUU tersebut bukan lagi sekedar menimbulkan perdebatan, tapi sudah menjadi penolakan.

Rabu, 05 Februari 2020

PKS dan Demokrat Resmi Ajukan Hak Angket Jiwasraya ke Pimpinan DPR

Jakarta (04/02) – Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengajukan penggunaan Hak Angket DPR untuk menyelidiki skandal Asuransi Jiwasraya kepada Pimpinan DPR yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Selasa (4/2).

Penyerahan Usul Hak Angket dari Fraksi PKS dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Jazuli Juwaini didampingi Ledia Hanifa, Aboe Bakar Alhabsyi, Adang Daradjatun, Ecky Awal Muharam, Amin Ak, dan Dimyati Natakusumah. Sementara dari Fraksi PD hadir Hinca Panjaitan (Sekjen PD), Benny K Harman, Herman Khoiron, Vera Pebiyanti, Marwan Cik Asan.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini usul Hak Angket sudah memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu ditandatangan 25 pengusul dan lebih dari satu fraksi.

Senin, 04 November 2019

Fadli Zon Jabat Ketua BKSAP

Komposisi pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Periode 2019-2024 telah disepakati. 

Dalam rapat penetapan pimpinan BKSAP yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin, disepakati Pimpinan BKSAP terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua.

Dalam rapat penetapan yang dilaksanakan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019), Anggota DPR RI dari F-Gerindra Fadli Zon terpilih sebagai Ketua BKSAP. 

Sementara empat wakil ketua yang disepakati adalah : 
Charles Honoris (F-PDI Perjuangan), 
Putu Supadma Rudana (F-Demokrat), 
Mardani (F-PKS), dan 
Achmad Hafisz Tohir (F-PAN).

Setelah disepakati secara aklamasi, Azis menyerahkan palu sidang secara simbolis kepada 5 pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang merupakan ujung tombak dalam menjalankan diplomasi Parlemen ini. Usai pelantikan, Ketua BKSAP Fadli Zon memimpin rapat pleno untuk menyusun agenda kerja BKSAP.

Selasa, 19 April 2016

Desmond : Mengapa Setiap Orang Yang Berurusan Sama Teroris Harus Mati


Polri sebelumnya telah meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk Densus 88. Namun, pascaperistiwa tewasnya Siyono di tangan Densus di Klaten Sabtu (12/3) lalu, Komisi III menjadi ragu untuk menyetujuinya.
"Ini akan dipertimbangkan kami di Komisi III ke depan. Ini bukan bicara anggaran, tapi bicara ke hati-hatian," kata Wakil Ketua Komisi III Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, Senin (14/3).

Rabu, 10 Juni 2015

PKS Siap Ditinggal KMP


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku siap jika harus ditinggalkan Koalisi Merah Putih (KMP). 
Wacana ditinggalnya PKS dari KMP memang sempat bergaung kencang dalam beberapa hari ini.
Jika memang akan ditinggalkan oleh KMP, Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi menilai ini adalah saat yang tepat untuk instropeksi diri.