PHPU Jabar VI DPR RI, PAN Diduga Palsukan Bukti di MK, PKS Pertimbangkan Proses Pidana!

Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS, 

Zainuddin Paru

JAKARTA -- Kuasa Hukum DPP PKS Zainuddin Paru menyatakan ada dugaan pemalsuan alat bukti berupa C-Hasil dari PAN selaku pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok-Kota Bekasi) untuk kursi DPR RI di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam persidangan panel 1 PHPU untuk Jawa Barat VI, Zainuddin Paru meminta kepada Hakim MK untuk memeriksa keaslian bukti C-Hasil yang diajukan oleh PAN selaku pemohon.

Soal Revisi UU Polri, Habib Aboe: Kuatkan Struktur Kelembagaan, Berikan Layanan Prima Masyarakat

Jakarta (28/05) — Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboebakar Alhabsyi menanggapi rencana revisi undang-undang Polri yang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, soal rencana revisi UU Polri, pihaknya sedang melakukan pendalaman.

Komisi X DPR Ungkap Kenaikan UKT Bukan Hanya Terjadi di PTN Badan Hukum

Jakarta (23/05) — Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyebut kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bukan hanya dialami mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). PTN Badan Layanan Usaha (BLU) juga mengalami kenaikan serupa.

Temuan itu diperoleh dari aduan mahasiswa soal kenaikan UKT yang dinilai tidak wajar beberapa waktu lalu.

Dr. Syahrul Aidi: Kampus jangan Bertransaksi dengan UKT Tinggi Jika Ingin Indonesia Emas 2045 Terwujud

Dr. Syahrul Aidi Maazat MA

Jakarta — Polemik Uang Kuliah Tungga (UKT) terus menuai sorotan dan protes. Tingginya biaya UKT membuat kecewa banyak pihak.

Salah satu yang menyoroti biaya UKT yang tinggi ini adalah Dr. Syahrul Aidi Maazat MA dari Fraksi PKS Dapil Riau 2. Saat dimintai komentarnya pada Ahad (26/5/2024) sore menyebut biaya UKT tinggi menandakan pemerintah tak memiliki rasa peduli dengan kondisi ekonomi sulit pasca Covid-19 yang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Belum Diputuskan, PKS Masih Bahas Usulan Anies Baswedan Bacagub Jakarta

Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri.

Jakarta -- DPP PKS telah menerima usulan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur. Namun, secara mekanisme akhir masih akan dibahas di tingkat pusat sebelum diputuskan.

Hal tersebut diutarakan Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri.

10 Juta Gen Z Menganggur, Aleg PKS: Iringi Bonus Demografi dengan Kesempatan Kerja

Jakarta (24/05) — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data, hampir 10 juta penduduk usia muda (15-24 tahun, Gen Z) berstatus menganggur atau tanpa kegiatan (not in employment, education, and training/NEET).

Apabila dirincikan, anak muda yang paling banyak NEET justru ada di daerah perkotaan yakni sebanyak 5,2 juta orang dan 4,6 juta di pedesaan.

Aleg PKS Pertanyakan Perkembangan Kasus Tambang Emas Ilegal Perusahaan China

Jakarta (24/05) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, pertanyakan perkembangan pengusutan kasus tambang emas ilegal di Kalimantan yang dilakukan WNA Cina. Mulyanto mendesak aparat penegak hukum segera membuka nilai kerugian negara yang terjadi termasuk mengungkap beking di belakangnya.

“Angka kerugian negara tersebut jangan ditutup-tutupi, harus segera disebut sebagaimana kasus korupsi timah di PT. Timah, Babel. Tidak apa-apa kalaupun masih berupa angka perkiraan kasar,” ungkapnya.