Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan warning atau peringatan kepada pemerintahan Amerika Serikat dan Australia terkait penyadapan yang dilakukan di kawasan pemerintahan Indonesia.
Anggota Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya menolak keras atas ulah yang dilakukan oleh AS dan Australia.
Sebab, hal itu dianggap telah melanggar kedaulatan Indonesia.
Sebab, hal itu dianggap telah melanggar kedaulatan Indonesia.
"Menolak dengan keras penyadapan itu. Kita (PKS) memberikan warning kepada pihak asing (AS dan Australia)," tegas Hidayat, seperti yang dikutip dari INILAH.COM, Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Untuk itu, Ia mendesak agar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertindak tegas. Menurutnya, pemerintah harus memanggil Kedubes AS dan Australia guna meminta penjelasan atas penyadapan itu.
"Karenanya pemerintah memang harus melakukan kritik terhadap Amerika dan Australia," kata Ketua Fraksi PKS di DPR itu.
Disamping itu, PKS meminta agar Presiden SBY juga segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) soal penyadapan. Menurutnya, Perppu itu dianggap penting guna mengatur penyadapan di tanah air.
"Saya sepakat adanya Perppu dari presiden terkait penyadapan ini," tegas Hidayat.
Sydney Morning Herald pada tanggal 31 Oktober 2013 mengungkap keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta.
Surat kabar Australia itu mengutip bocornya laporan rahasia dari intelijen Australia soal Indonesia dan Timor-Timur (sekarang Timor Leste) pada 1999. Disebutkan pula Australia membaca kabel diplomatik Indonesia sejak pertengahan tahun 1950-an.
Selain Australia, fasilitas penyadapan juga berada di Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia. Kabar ini juga diberitakan harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikabarkan mempunyai fasilitas penyadapan. Alat penyadapan ini tersebar di seluruh kedutaan besarnya baik di Asia Timur maupun di AsiaTenggara. Untuk Asia Tenggara, termasuk dimiliki Kedubes AS di Jakarta.
Informasi ini pertama kali diungkapkan mantan agen intelejen AS yang kini menjadi seorang whistleblower, Edward Snowden. Dia membeberkan ini melalui surat kabar Australia Sydney Morning Herald. Surat kabar itu terbit pada Selasa (29/10/2013).(inilah)
Sumber :
=================================================================================
Keanehan di Balik Impor Daging Sapi Australia oleh Bulog
Bulog telah mengimpor daging sapi dari Australia sebanyak 1098,8 ton. Impor ini konon digunakan untuk meredam kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi di pasar setelah kenaikan BBM hingga selama puasa-lebaran.
Tetapi di balik impor oleh Bulog ini, sejumlah keanehan yang menabrak regulasi terjadi.
Diantaranya adalah:
Mengapa yang menjadi prioritas distabilkan/diturunkan harganya adalah daging sapi? Sementara harga yang melonjak adalah cabe, bawang, beras dan kebutuhan lainnya? Hingga saat ini, harga bawang di beberapa daerah masih mencapai Rp 74.000.
Di dalam UU Pangan 2012, pemerintah diharuskan memberikan prioritas 4 bahan pokok yang seharusnya bisa distabilkan harganya demi kepentingan konsumen-petani. Tetapi hingga hari ini, 4 jenis kebutuhan pokok itu belum di tetapkan. Bisa saja itu beras, minyak goreng, bawang+cabe, dan telur/ikan (kebutuhan protein).
Dan jika telah ditetapkan, maka seharusnya ada lembaga yang berfungsi sebagai manajemen stock, untuk mengatur kapasitas produksi dalam negeri, menyerap kelebihan produksi, melepasnya saat dibutuhkan. Tidak seperti yang diungkapkan Wamentan, ketika panen tiba, 40% hasil panen terbuang sia-sia, membusuk, karena tidak terserap pasar.
Barulah ketika kapasitas produksi dalam negeri benar-benar tidak memadai, impor bisa dilakukan. Itupun impor dengan jangka waktu amat terbatas.
Bisa saja lembaga untuk manajemen stock itu Bulog, tetapi seharusnya keanggotaanya benar-benar profesional dan disumpah bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bukan kepentingan partai atau elit tertentu.
Keanehan kedua, menyangkut otoritas kompeten yang menyatakan kualitas keamanan daging sapi yang diimpor.
Ketika isu hormon daging sapi Australia merebak, anehnya, yang menyuarakan bahwa daging ini aman, tetapi dengan catatan harus ada penelitian berikutnya, adalah pak Bayu Krishnamurti, wakil Menteri Perdagangan, Gita Wiryawan. Ada apa ini? Yang menjadi otoritas kompeten pengawasan keamanan mutu pangan segar (termasuk daging sapi) berdasarkan UU Pangan dan PP Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, adalah Kementrian Pertanian, Suswono.
Mengapa yang bersuara adalah Kemendag? Ini bukan otoritasnya. Dan seharusnyalah kementrian pertanian memiliki mekanisme keamanan pangan di pintu masuk impor. Tetapi hingga sekarang Indonesia belum memiliki mekanisme ini. Jadi bagaimana pak Bayu bisa menyatakan ini ‘aman’?
Keanehan ketiga, di negara lain, sebelum memutuskan impor, yang ditindak tegas adalah kartel & mafia penimbunan barang. Ketua Asosiasi Pedagang Pasar saja mengakui adanya praktik ini. Di Indonesia tidak ada investigasi dan penegakan hukum bagi para penimbun barang. Apakah ada kongkalikong atau pembiaran, sehingga ada ‘pembenaran’ untuk impor?
Gurihnya Keuntungan Impor Daging Sapi
Salah satu isu lainnya menerpa daging sapi impor ini adalah bahwa kualitasnya yang amat jelek. Ketua Asosiasi Pedagang Daging, Asnawi mengungkapkan bahwa daging yang diimpor adalah daging dari sapi yang amat tua, sudah saatnya dimusnahkan. Di Australia sendiri, daging sapi jenis ini amat murah, seharga Rp 10.000 saja, dan biasanya digunakan untuk makanan hewan peliharaan.
Daging sapi itu masuk ke Indonesia dalam kondisi daging beku. Antara daging beku dengan daging segar tentu saja kualitasnya beda. Jadi kalau daging lokal segar seharga Rp 90 ribu - Rp 100 ribu, maka daging beku impor ’sampah’ ini dipatok harganya Rp 85 ribu.
Nah, jadi jika ribuan ton impor dengan margin yang sangat tinggi, siapa yang diuntungkan dari impor sapi ini? Apakah akan ada investigasi jilid dua terkait impor daging sapi ini?
Ya sudah, Salam Kompasiana!
=================================================================
Marty Tolak Indonesia Disebut Bangkrutkan Peternak Sapi Australia
Menteri Luar Negeri (Menlu), Marty Natalegawa, menolak menyebut langkah kebijakan kerja sama perdagangan Indonesia sebagai penyebab kebangkrutan para peternak sapi di Australia terutama bagian utara.
"Terlalu jauh untuk mengatakan bahwa Indonesia sudah membuat peternak sapi Australia bangkrut," kata Marty di kantornya di Jakarta, Jumat.
Menurut Marty, pendekatan kerja sama ekonomi sudah prinsip dasarnya adalah saling menguntungkan supaya bisa bertahan lama.
Oleh karena itu, Indonesia dalam hubungan ekonomi dengan Australia terkait produk daging sapi pada beberapa tahun terakhir menyampaikan pendekatan bukan saja berbentuk perdagangan melainkan juga investasi.
"Indonesia tentunya berkeinginan untuk membangun industri peternakan sapi serta kapasitas pedagangnya juga," ujar Marty.
"Oleh karena itu, kepada pihak Australia kami mengundang mereka untuk bukan hanya berdagang tetapi juga bedin ekstasi dan secara bersamaan meningkatkan kapasitas peternakan sapi di Indonesia," kata dia menambahkan.
Media Australia, ABC, sempat melaporkan berita terkait krisis yang melanda peternak sapi di beberapa bagian Australia dan menyebut kebijakan penghentian ekspor daging ke Indonesia pada 2011 serta rencana swasembada daging oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu penyebabnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian negara bagian Queensland, John McVeigh, sempat berada di Jakarta bersama Menteri Industri Primer Wilayah Utara Australia untuk melobi pemerintah Indonesia berkaitan pemulihan perdagangan ternak.
"Larangan sementara perdagangan ekspor ternak dua tahun lalu oleh pemerintah Partai buruh menimbulkan keprihatinan dan kebingungan di kalangan mitra-mitra Indonesia dalam industri daging sapi," kata dia sebagaimana dilaporkan ABC.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono pada awal bulan lalu menyatakan optimis swasembada daging bisa tercapai pada 2014.
Meskipun demikian, Mentan belakangan menyatakan Perum Bulog bakal melakukan impor daging untuk menstabilkan harga di pasar khusus untuk di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
"Sudah disetujui daging impor untuk operasi pasar yang tentunya masuk ke pasar hanya untuk DKI (Jakarta) dan Jawa Barat," kata Suswono pada Rabu (22/5).
=================================================================
AS Tidak Ingin PKS Seperti Mursi
Sejak Masa Penjajahan hingga beberapa kali Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada era Orde Lama, Wahabi seringkali menjadi objek perjuangan yang ditikam fitnah dan diupayakan penghapusan atas eksistensinya.
Buya HAMKA, ulama kharismatik Indonesia yang mendunia mengatakan, “Seketika terjadi Pemilihan Umum, orang telah menyebut-nyebut kembali yang baru lalu, untuk alat kampanye, nama “Wahabi.” Ada yang mengatakan bahwa Masyumi itu adalah Wahabi, sebab itu jangan pilih orang Masyumi. Pihak komunis pernah turut-turut pula menyebut-nyebut Wahabi."
Sekarang “Wahabi” dijadikan alat kembali oleh beberapa golongan tertentu untuk menekan semangat kesadaran Islam yang bukan surut ke belakang di Indonesia ini, melainkan kian maju dan tersiar. Kebanyakan orang Islam yang tidak tahu di waktu ini.
Sejatinya, umat sudah mulai paham. Bahwa ajaran Islam sesungguhnya, bukan sekedar hapal ribuan ayat Al-Qur'an, paham ribuan hadis Nabi. Namun ajaran Islam itu harus diimplementasikan dalam independensi sikap dan totalitas akhlak mulia. Maka kita paham, mengapa Musabaqah Tilawah Al-Qur'an didukung besar-besaran? Sebab di situ ada UANG BESAR. Demikian haji, difasilitasi. Karena di masalah haji, ada berlipat-lipat materi yang kasat mata dikorupsi.
Umat terus dieperdaya. Aktivitas keislaman yang sebataas mengibar-ngibarkan bendera Laa Ilaaha Illallaah, namun tanpa didukung perjuangan riil yang membumi. Insya Allah akan tetap didukung, malah jika perlu diberi pengamanan khusus dari kalangan Polri hingga TNI. Tapi jika perjuangan Islam yang menentang terhadap arogansi dan menolak perbudakan modern, pasti digembosi sesuai pesanan Big Bos.
Ternyata, AS lebih menganggap bahaya kemerdekaan Indonesia dengan swasembada SAPI daripada sekedar teriakan Laa Ilaaha Illaah, Allaahu Akbar di seminar-seminar. Karena saat Indonesia berhenti mengimpor sapi, itu sama dengan upaya merongrong ekonomi AS. Ada yang tahu, berapa setiap tahun nilai impor sapi Indonesia dari AS-Australia? Pasti mencengangkan bukan?
Ternyata bagi Paman Sam, swasembada kedelai bagi pengrajin tahu-tempe Indonesia, jauh lebih membahayakan daripada aksi teror para teroris kacangan di Indonesia. Mau tahu berapa milyar dollar "setoran" impor kedelai Indonesia ke AS?
Ternyata bagi Barat, lebih berbahaya kedaulatan energi daripada paham Wahabi. Karena paham Wahabi di Saudi sendiri sudah lama mati.
Ini yang dipelajari Moursi, saat ini. Untuk swasembada pangan yang di era Mubarak 90 % impor dari AS, maka Moursi melakukan langkah nyata dengan membangun JALAN DARAT Mesir-Sudan. Jarak tempuh yang biasanya 3 hari, menjadi hanya hitungan jam. Manfaatnya dirasakan nyata, Moursi dapat mengendalikan harga daging SAPI dan GANDUM, dan mengalihkan impor yang dikuasai mafia-mafia Barat dengan mengimpor SAPI dan Gandum dari SUDAN. Makanya AS-Barat berang.
Untuk kemampuan militer, Moursi menjalin hubungan dengan China, Brazil, Turki, Iran, dan Rusia. Makanya AS murka.
Jadi, suka atau tidak, mau atau tidak mau, terasa kental hubungan antara aksi KPK-tuntutan ICW-pernyataan KH. Agiel Siradj, ketua PBNU yang saya yakin tidak mewakili mainstream NU, yang satu persatu bersahutan: Tuduhan KORUPSI SAPI-TERORIS-PAHAM WAHABI. Ingat dalam satu waktu bersamaan! Namun endingya sama: BUBARKAN PKS!
1. Karena ia WAHABI
2. Karena ia cikal bakal teroris hanya karena banyak hapalan quran, suka shalat malam, suka puasa sunnah.
3. Karena ia korupsi SAPI.
Tujuannya jelas, menyingkirkan Islam haraki di perhelatan akbar politik Indonesia. Bahaya laten PKS, sama bahanya dengan bahaya laten MASYUMI.
Afalaa ta'qiluun ?
