Aturan Turunan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sudah Mendesak

Teipei (27/04) -- Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang melakukan kunjungan ke Taiwan menemukan banyak kasus hukum menimpa warga negara Indonesia yang bekerja di sana. 

Aturan turunan Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendesak segera diterbitkan. 

"Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru saja disahkan tahun lalu, perlu segera dibuat aturan turunannya," ujar anggota Timwas TKI dari Komisi IX DPR RI, Ahmad Zainuddin usai audiensi dengan PMI dan meninjau Kamar Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) representasi Republik Indonesia di Taipei, Taiwan, Kamis (26/4/2018). 

PKS Jakarta Gelar Gerakan Shalat Tahajud Bersama

Jakarta - Sabtu (24/12) sejak shalat Maghrib, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar gerakan shalat tahajud bersama di seluruh Jakarta. 

Kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan program rutin Malam Bina Iman dan Taqwa (Mabit) ini, salah satunya bertujuan mendoakan kebaikan bersama untuk warga Jakarta.

Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Sakhir Poernomo, disela-sela kegiatan Mabit di Jatinegara, Jakarta Timur. Sakhir ikut hadir dalam memberikan motivasi serta arahan kepada para kader khusus di Jatinegara, Jakarta Timur dan umumnya di seluruh Jakarta.

Warga DKI Membutuhkan Pemimpin Agamais, Tegas, Santun, dan Merakyat

Jakarta (16/9) – Anggota DPR RI Ahmad Zainuddin mengajak para warga di daerah pemilihannya, Jakarta Timur, untuk berpartisipasi dalam Pilgub DKI 2017 mendatang. 

Ajakan tersebut terutama ditujukan untuk memilih pemimpin yang memahami agama, tegas, santun, dan merakyat.

“Pilih pemimpin yang memahami agama dan santun. Dalam Islam, salah satu fungsi utama pemimpin adalah untuk melindungi agama. 

Jika pemimpinnya saja tidak paham agama, bagaimana akan melindungi,” ujar Zainuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (16/9).

Optimalisasi Pelayanan BPJS, Pemerintah Harus Perbaiki Kualitas Puskesmas

JAKARTA - Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih ditemukan banyak masalah. Salah satunya, pelayanan yang tidak maksimal di puskesmas atau fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama. 

Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin mengatakan, pemerintah harus melakukan pembenahan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat satu atau puskesmas agar layanan BPJS menjadi optimal. 

Sosialisasi 4 Pilar, Politisi PKS Singgung Isu Pembatalan Perda

Pembatalan sejumlah peraturan daerah (perda) oleh pemerintah dinilai terlalu berlebihan. 

Alih-alih menghilangkan hambatan investasi, penghapusan perda justru dapat melemahkan demokrasi Pancasila.

Anggota FPKS MPR RI Ahmad Zainuddin mengatakan, pembatalan sejumlah perda akan berdampak pada pelemahan sistem demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia.

PKS: Pramuka Sarana Tepat Bela Negara

BANDUNG - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR, Ahmad Zainuddin mengatakan, pramuka merupakan salah satu wujud pelaksanaan bela negara yang tepat.

"Kegiatan pramuka ini sebenarnya menjadi sarana yang tepat, perwujudan yang lebih tepat dari upaya bela negara yang diprogramkan pemerintah," kata Zainuddin dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Ahad (22/11).

HUT ke-70 TNI, Politisi PKS Ingatkan Lagi Buku Putih Pertahanan RI

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki usianya ke-70 tahun ini. Saat ini, kekuatan dan kapasitas TNI makin diakui dunia internasional sebagai salah satu militer terkuat.

Anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI, Ahmad Zainuddin menyampaikan, agar pengembangan TNI ke depan memperhatikan dan tetap dalam koridor grand strategy pertahanan Indonesia yang termuat dalam Buku Putih Pertahanan RI.

PKS: Myanmar tak Pantas Jadi Ketua ASEAN

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Zainuddin meminta agar pemerintah Indonesia mengawal dan memastikan Myanmar melaksanakan empat poin kesepakatan untuk menyelesaikan masalah Rohingnya.

Dalam Deklarasi HAM ASEAN, ujar Zainuddin, Myanmar termasuk salah satu negara yang ikut melaksanakannya pada 2009 lalu. 

Deklarasi ini berdasarkan pada ASEAN Charter dan Universal Declaration of Human Rights makanya Myanmar harus benar-benar melaksanakan HAM dengan mau menyelesaikan masalah Rohingya dengan baik.

Blokir Situs Islam, Dewan Syariah PKS Menilai Pemerintah Ketakutan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengaku dapat surat dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk segera memblokir 22 situs yang diduga mengajarkan gerakan radikal.

Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Surahman Hidayat menilai wacana tersebut merupakan gambaran dari ketakutan pemerintah yang berlebihan atas isu terorisme dan bermuatan radikalisme.