Tiga Kader PKS Dapat Bintang Kehormatan dari SBY

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebentar lagi akan mengakhiri kekuasaannya. Di penghujung pemerintahannnya, SBY menganugerahi tanda kehormatan Republik Indonesia kepada 55 tokoh.

Penghargaan tersebut terdiri dari 5 kategori yaitu Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputera Nararya, Bintang Jasa Utama, dan Bintang Jasa Nararya.

Pada penghargaan Bintang Mahaputera Adiprana, SBY juga memberikan penghargaan ini kepada istri Wakil Presiden Boediono, Herawati Boediono, dan sejumlah tokoh partai politik termasuk tiga politisi PKS, Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensos Salim Segaf Al-Jufri dan Wakil Ketua DPR-RI Muhammad Shohibul Iman.

Janji Atasi Macet-Banjir Nggak Kesampaian, Ahok Stress Salahkan Presiden Dan Depok

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding pemerintah Kota Depok sebagai penyebab banjir di Jakarta. 
Pemerintah Depok seenaknya memberikan izin mendirikan perumahan di daerah yang kontur tanahnya rendah.

“Kalau rendah pasti diuruk dan menganggu yang lain. Karena kalau diuruk, airnya tidak lari karena larinya pasti ke Jakarta lebih kenceng,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/11/13) seperti dikutip okezone.com.

PKS Dikatakan Banci. Hidayat: Belajarlah Konstitusi

Depok : Nasib 3 menteri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Kabinet Indonesia Bersatu masih tanda tanya.
Keputusan Fraksi PKS yang menolak APBN Perubahan 2013 dan kenaikan harga BBM juga mengakibatkan PKS akan didepak dari Sekretariat Gabungan koalisi parpol pendukung SBY-Boediono.

PKS tegaskan sekali lagi bahwa partai tak berwenang menarik menteri yang juga kader. Kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden SBY yang juga Ketua Koalisi Setgab.

Pakar: Kontrak Koalisi Hanya Mengikat Menteri bukan Fraksi DPR

Pakar Hukum Tata Negara, Asep Warlan Yusuf menyebutkan ada tiga phase koalisi yang diselenggarakan oleh SBY sebagai ketua koalisi. 
Pertama memenangkan pasangan SBY-Boediono yang dilanjutkan dengan phase kedua penyusunan kabinet yang targetnya memasukkan anggota-anggota koalisi di kabinet ketika menjalankan pemerintahannya.