Senin, 26 September 2016

Pemprov Jabar Dapat Penghargaan Kemendagri Terkait Penyelenggara Pemerintah Daerah


Pemprov Jawa Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya menindaklanjuti hasil pengawasan, dan evaluasi Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Piagam penghargaan diserahkan langsung Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Wagub Jabar Deddy Mizwar, serta para Wakil Gubernur lainnya pada Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/09/2016).
Tjahjo mengatakan, ada lima permasalahan krusial pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan pengangguran tahunan daerah.
Lalu keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai. Terakhir, kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang belum optimal.
Untuk itu, Tjahjo meminta Kepala daerah untuk memaksimalkan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah, dan meminimalisir peyimpangan penyelenggaraan pemerintahan.
"APIP harus mampu mengawal pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel," kata Tjahjo.
Ia meminta APIP dibangun dengan integritas, profesionalisme, dan kapabilitas. "Wujudkan APIP yang independen. Penuhi kebutuhan jumlah personil APIP. Penuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP. Perkuat orientasi pengawasan APIP," tandasnya.
Lebih lanjut, Tjahjo menekankan bahwa APIP juga perlu mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini.
Sejumlah isu - isu strategis pembangunan saat ini diantaranya; konektivitas wilayah, yang menitik beratkan pada keterkaitan fungsi wilayah sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Lalu Kedaulatan pangan, yang menitik beratkan pada kebutuhan dasar manusia. Kemudian Energi, yang memfokuskan pada pelayanan dasar energi listrik 2015 - 2019 menuju kemandirian energi.
Selain itu terdapat pula isu, atau permasalahan konflik sosial seperti bentrokan antar warga, antar ormas, pelajar, mahasiswa, konflik SDA dan sengketa Agraria, juga masalah aliran agama/ kepercayaan.
Hadir dalam rapat kerja evaluasi, wakil gubernur dan insprektorat seluruh Indonesia. Adapun Pemerintah Provinsi lain yang menerima penghargaan serupa diantaranya; Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Utara, Maluku, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Provinsi Banten.(detik).
Sumber :






Tidak ada komentar:

Poskan Komentar