Senin, 15 Agustus 2016

PKS Nilai Risma Sangat Cocok Dengan Kriteria, Tidak Haus kekuasaan


Walikota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma dinilai sebagai sosok yang sesuai dengan kriteria cagub DKI Jakarta yang diinginkan PKS. 
Risma adalah figur pemimpin tidak haus kekuasaan dan mengemis jabatan.
"Bu Risma memiliki kriteria sesuai apa yang kami tetapkan, semakin dia menolak (untuk diusung menjadi cagub DKI Jakarta) makin seksi, makin mahal harganya, makin kesen­gsem kami," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agung Setiarso menilai dalam diskusi di Cikini, Jakarta, kemarin.
Agung menuturkan, partainya justru lebih tertarik kepada pemimpin yang tidak mengemis-ngemis jabatan seperti Risma. Menurutnya, dalam mekanisme partainya sosok yang mengemis-ngemis jabatan malah tidak akan diusung. "Kalau di PKS orang yang meminta jabatan malah kami tidak berikan," pa­par Agung.
Dia mengaku partainya siap mengusung Risma dalam Pilkada DKI 2017. Partainya masih menunggu restu dari PDIP. "Kami siap jadi kendaraannya, tinggal pemiliknya mengizinkan atau tidak untuk dibawa sama kami," tambahnya.
PKS juga mempertimbangkanpencalonan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Pilgub DKI 2017. Aspirasi arus bawah menginginkan Sjafrie sebagai cagub ataupun cawagub.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo menyebutkan,aspirasi arus bawah PKS mengingingkan agar Sjafrie dicalonkan menjadi DKI 1 (gu­bernur) maupun DKI 2 (wakil gubernur).
"Aspirasi kader PKS sendiri akan sangat bersemangat apabila DPP PKS memilih Pak Sjafrie sebagai cagub dari PKS," kata Syakir usai menerima silatur­ahmi Sjafrie di DPW PKS DKI Jakarta, kemarin.
Syakir menuturkan, mantan Pandam Jaya ini juga kriterianya sangat cocok dengan yang sudah disepakati Koalisi Kekeluargaan, yakni arif, bijaksana, santun, beradab, bersih, peduli dan be­retika. "Ditambah pengalaman Pak Sjafrie di bidang organisasi, pemerintahan dan kemiliteran sudah cukup banyak," ucap Syakir.
Syakir menambahkan, Sjafrie juga termasuk nama yang diusul­kan ke Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS.
Meski demikian, lanjut Syakir, PKS sampai saat ini masih menggodok nama-nama yang muncul untuk dicalonkan.
"Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kami akan putuskan. Intinya, kita inginsiapa yang menjadi gubernurDKI nanti adalah dia yang mau mendengarkan aspirasi warga Jakarta. Figur yang memiliki kepekaan dalam memotret ekspektasi dan harapan-harapan warga Jakarta," ujar Syakir.
Sementara, Sjafrie mengharapkan, PKS dapat menjadi konektor antara gerakan nasionalis dengan agamis. Pasalnya di masa reformasi dirinya melihat hal itu sangat jarang kesatuan yang terbangun.
"Sehingga dengan kondisi demikian, sangat diharapkan PKS mampu menjadi konektor tersebut, yang pada akhirnya akan dapat dilakukan yang na­manya pemusatan kekuatan dalam membentuk kontestasi politik Pilkada DKI secara head to head," terang Sjafrie.

Prijanto Yakin PDIP Tak Calonkan Ahok
Bekas Wagub DKI Jakarta, Prijanto menytakini, PDIP tidak akan mengusung incumbent Ahok pada Pilgub DKI 2017. Menurutnya, sikap kepemimpi­nan Ahok tidak sesuai dengan ideologi PDIP yang membela kaum wong cilik.
"Ibu Mega itu trah Soekarno, tidak akan mengecewakan aya­handanya, tidak akan mengece­wakan ideologi PDIP," ujar Prijanto dalam diskusi di Jakarta, kemarin.
Prijanto mengatakan,PDIP merupakan partai konsisten membela rakyat. Untuk itu, tidak mungkin partai berlambang banteng itu mengusung Ahok yang tidak konsisten. Prijanto menyebutkan, salah satu bentuk ketidak konsitenan Ahok bisa terlihat dari tidak mau cuti seba­gai Gubernur DKI dalam Pilkada DKI 2017. 
Padahal, dahulu dia mendesak mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo untuk cuti jika ingin mengikuti pilkada.
Selain itu, bentuk inkonsis­tensi Ahok, menurut dia, bisa terlihat dari seringnya Ahok berpindah-pindah partai. Dengan demikian, sangat kecil kemung­kinan PDIP mengusung Ahok. "Tidak konsisten itu sikap poli­tikus buruk," ucapnya.
Selama berpolitik, Ahok ter­hitung sudah tiga kali pindah partai. Pertama, bergabung dengan Partai Indonesia Baru (PIB). Lalu, Ahak memilih hengkangdan bergabung dengan Partai Golkar untuk jadi anggota DPR.
Terakhir, dia ke luar dari Golkar dan diusung Partai Gerindra sebagai calon wakil gu­bernur pada Pilgub DKI 2012. Tapi, dia kembali hengkang dari Gerindra karena tak sepaham dengan usulan kepala daerah dipilih DPRD. ***(rmol)
Sumber :



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar